Tanpa Pemerintah Bersih dan Kredibel, Potensi Besar Sumber Daya Alam Sulit Diakselerasi

» Ekonomi yang terlalu banyak menghasilkan pekerjaan dengan upah rendah, informal, atau minim kepastian pendapatan akan sulit menopang kenaikan kemakmuran dalam jangka panjang.

JAKARTA - Pelambatan kenaikan indeks kemakmuran Indonesia sejak 2023 disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, di mana biaya hidup naik lebih cepat dari upah riil.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan persoalannya bukan lagi sekadar apakah ekonomi masih tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat menciptakan peningkatan pendapatan riil, pekerjaan yang lebih baik, dan ruang mobilitas sosial bagi masyarakat.

“Kalau indeks kemakmuran mulai melambat sementara ekonomi tetap tumbuh, berarti ada kemungkinan transmisi pertumbuhan ke rumah tangga tidak sekuat sebelumnya. Pertumbuhan bisa saja positif, tetapi kalau upah riil bergerak lambat dan biaya hidup naik lebih cepat, masyarakat tidak otomatis merasa lebih makmur,” kata Aditya.

Ia menilai tekanan terhadap kelas menengah menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Kelompok tersebut menghadapi biaya pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, sementara penciptaan pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan tinggi belum berkembang secepat kebutuhan.

Kondisi tersebut dapat mempersempit kemampuan rumah tangga untuk menabung, berinvestasi, atau meningkatkan taraf hidup.

Menurut Aditya, Pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar pada kualitas penciptaan lapangan kerja. Ekonomi yang terlalu banyak menghasilkan pekerjaan berupah rendah, informal, atau minim kepastian pendapatan akan sulit menopang kenaikan kemakmuran dalam jangka panjang.

“Yang dibutuhkan bukan hanya tambahan jumlah pekerjaan, tetapi pekerjaan yang produktif, memberi ruang peningkatan keterampilan, dan mampu mendorong pendapatan masyarakat naik secara berkelanjutan,” kata Aditya.

Pelambatan indeks kemakmuran tambahnya perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi distribusi hasil pertumbuhan. Kebijakan ekonomi perlu lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan industri bernilai tambah, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta perlindungan daya beli.

“Kalau pertumbuhan hanya terlihat di angka makro tetapi tidak cukup cepat meningkatkan pendapatan dan kesempatan naik kelas, maka perlambatan indeks kemakmuran akan sulit dibalik,” kata Aditya.

Diminta pada kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya, Dian Anita Nuswantara, mengatakan, masalah tersebut memangsering luput dari perhatian karena kemakmuran akan dirasakan jika pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan kenaikan pendapatan.

“Sementara biaya hidup naik, wajar kalau masyarakat merasa ekonominya makin berat. Jadi ukuran kemakmuran memang bukan hanya dari pertumbuhan PDB,” ujarnya.

Menurutnya, kelas menengah posisinya cukup rawan karena bukan kelompok yang paling miskin, tapi pengeluarannya besar dan kebutuhannya terus naik. “Kalau pendapatan tidak naik sebanding, kemampuan menabung dan membangun aset akhirnya tergerus,” katanya.

Pengamat ekonomi lainnya, Wibisono mengatakan pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. “Sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, ekonomi digital, dan industri pengolahan penting untuk menjaga daya beli masyarakat kita, terutama kelas menengah,” kata Wibisono.

Jadi yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan itu bisa membuat orang punya penghasilan lebih baik, pekerjaan yang aman, dan bisa menabung. Kalau mereka tidak punya kesempatan memperbaiki taraf hidup akan sulit merasa lebih makmur.

Tertinggal Jauh

Di waktu lain, peneliti Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi menilai, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada model padat modal akan sulit menghadirkan kenaikan kemakmuran berkelanjutan.

Model itu tidak hanya minim penciptaan lapangan kerja berkualitas, tetapi juga berpotensi mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang pada akhirnya menimbulkan biaya yang harus ditanggung masyarakat di masa depan.

Hal itu disampaikan saat mengomentari stagnasi Legatum Prosperity Index Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Hafidz menjelaskan, penilaian Legatum Prosperity Index terdiri dari tiga variabel penting: Development, Society, dan Freedom. Di dalamnya terdapat total 11 sub-penilaian yang dikomparasikan secara global.

Jika dilihat dari pergeseran ranking, posisi Indonesia sebenarnya cukup dinamis. Peringkat tertinggi justru dicapai pada 2022 di urutan 59. Namun, 3 tahun setelahnya Indonesia stagnan di peringkat 64.

Posisi Indonesia pun di negara-negara ASEAN juga jauh tertinggal. Singapura berada di peringkat 23 dan Malaysia di peringkat 46. Kesenjangan ini menunjukkan ada pekerjaan rumah besar dalam membangun kualitas pertumbuhan.

Karena itu ia menekankan pembangunan ke depan harus lebih berimbang. Demokrasi dan kebebasan sipil harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem tata kelola pembangunan. “PR penataan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi harus menjadi prioritas utama, mengingat pemerintah adalah barometer kepercayaan dunia usaha untuk bisa terlibat dalam pembangunan sebuah negara,” tegas Hafidz.

Tanpa pemerintah yang bersih dan tata kelola yang kredibel, potensi besar sumber daya alam seperti sektor pertanian dan kelautan yang sekaligus menjadi hajat hidup mayoritas rakyat tidak akan dapat mengalami akselerasi.

“Alhasil kesejahteraan komunitas juga berpotensi stagnan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan padat modal. Sektor riil yang menyentuh langsung masyarakat harus jadi prioritas agar kemakmuran benar-benar dirasakan,” tutup Hafidz.