Tanggapi OMC Pemprov DKI, DPRD Minta Jalur Komunikasi Darurat Bencana Dipercepat

JAKARTA - Langkah cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mendapat apresiasi dari DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, OMC dinilai tidak cukup menjadi satu-satunya strategi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem di Ibu Kota.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan kesiapsiagaan di lapangan tetap menjadi faktor penting dalam melindungi masyarakat. Menurutnya, rekayasa cuaca harus berjalan beriringan dengan berbagai langkah mitigasi bencana lainnya.

"OMC kita dukung sebagai langkah antisipasi. Tetapi kesiapsiagaan Jakarta tidak boleh berhenti dalam rekayasa cuaca," ujar Khoirudin.

Ia menilai OMC perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem mitigasi yang lebih komprehensif. Pemerintah DKI Jakarta juga diminta memperkuat sistem peringatan dini, kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta koordinasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT.

Khoirudin mengingatkan kondisi cuaca ekstrem dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat Jakarta. Hujan dengan intensitas tinggi, misalnya, dapat memicu genangan, pohon tumbang, gangguan transportasi, hingga menghambat pelayanan publik.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan jalur komunikasi darurat dapat berjalan dengan cepat dan efektif. Informasi mengenai kondisi di lapangan juga harus segera diterima masyarakat agar warga dapat mengambil langkah antisipasi.

"Yang kita butuhkan adalah respons yang cepat," tutur Khoirudin.

Selain sistem komunikasi, kesiapan personel dan peralatan penanganan bencana juga perlu diperiksa secara berkala. Peralatan seperti pompa, perahu evakuasi, kendaraan operasional, hingga perangkat komunikasi harus dipastikan dalam kondisi siap sebelum terjadi keadaan darurat.

Menurut Khoirudin, kesiapan tersebut penting agar pemerintah tidak baru bergerak setelah bencana terjadi. Respons yang cepat membutuhkan perencanaan, koordinasi, serta dukungan peralatan yang sudah disiapkan sejak awal.

Ia menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi kesiapsiagaan Pemprov DKI dalam menghadapi berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pengawasan tersebut diperlukan agar langkah mitigasi tidak hanya bersifat reaktif ketika cuaca ekstrem terjadi.

"Jakarta sebagai kota global harus memiliki sistem penanganan bencana yang modern dan responsif," tegas Khoirudin.

Politisi PKS tersebut menilai status Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi. Kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi darurat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat juga menjadi indikator penting.

"Ketika warga menghadapi kondisi darurat, pemerintah harus hadir dengan cepat," pungkas Khoirudin.