Indonesia-Jerman Gandeng Daerah Kelola Sampah, Ekonomi Sirkular Didorong

JAKARTA – Persoalan sampah membutuhkan penanganan yang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, mengingat volume timbulan terus meningkat dan kapasitas pengelolaan di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan.

Karena itu, kerja sama pengelolaan sampah menjadi penting untuk memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pengolahan dan pemanfaatannya kembali.

Kolaborasi yang terukur diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien sekaligus membuka nilai ekonomi dari sampah.

Indonesia bersama Jerman mengukuhkan komitmen bersama lima kota/kabupaten di Jawa Timur (Jatim) untuk memperkuat kerja sama pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Komitmen tersebut disepakati oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Federal Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

“Lima kota/kabupaten yang menyampaikan komitmennya adalah Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menerjemahkan visi nasional ekonomi sirkular ke dalam aksi lokal, di bawah Proyek InCircular,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Kamis (17/9).

Proyek InCircular merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman yang diimplementasikan oleh GIZ Indonesia & ASEAN atas mandat Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), guna mendukung implementasi Rencana Aksi dan Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045.

Setiap kota/kabupaten percontohan disebut akan memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan, menguji pendekatan, membangun kemitraan, serta menghasilkan pembelajaran yang dapat memperkuat implementasi ekonomi sirkular.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, sektor swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat untuk mengubah tantangan menjadi peluang dalam menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Membangun ekonomi sirkular membutuhkan visi dan aksi bersama. Pemerintah daerah berperan penting dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan, sistem, layanan, dan inovasi yang sesuai dengan konteks daerah. Ekonomi sirkular tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah, tetapi juga bagaimana sumber daya digunakan secara lebih efisien, produk dan material dipertahankan nilainya selama mungkin, serta peluang ekonomi baru dapat diciptakan melalui kolaborasi lintas sektor,” ucap Teguh.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan terpilihnya Jatim sebagai wilayah kerja Proyek InCircular merupakan bentuk kepercayaan dan peluang strategis untuk memperkuat transformasi menuju pembangunan yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya, rendah limbah dan berkelanjutan.

“Melalui ekonomi sirkular, kita mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber, serta memperkuat pemanfaatan kembali dan daur ulang,” ujarnya di Surabaya, Jatim, Selasa (15/9).

Pemerintah Jerman menganggap permasalahan sampah menjadi tantangan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan membutuhkan solusi yang sistemik serta kolaboratif.

Kemitraan yang kuat dinilai menjadi fondasi untuk mendorong perubahan nyata dan menghadirkan solusi berdampak panjang.

Melalui GIZ Indonesia & ASEAN, pemerintah Jerman memberikan dukungan kepada Indonesia. Dukungan itu sendiri telah berlangsung selama 50 tahun, dengan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah menjadi salah satu sektor prioritas dalam beberapa tahun terakhir.

“Sepanjang kerja sama tersebut, kami melihat komitmen tinggi dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, maupun di kota/kabupaten. Proyek InCircular dikembangkan dari kebutuhan untuk memperkuat implementasi Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia. Karena itu, kami menyambut baik lima kota/kabupaten yang hari ini menyatukan langkah mereka untuk terlibat di Proyek InCircular sebagai wilayah percontohan,” ucap Director Urban Development Cluster, GIZ Indonesia & ASEAN Thomas Foerch.

Sampah plastik dianggap oleh kedua belah pihak menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dalam Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), plastik menyumbang sekitar 19 persen dari komposisi sampah nasional pada 2023.

Sementara itu, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SPISN) 2024 mencatat timbulan sampah di Jawa Timur mencapai sekitar 4,34 juta ton per tahun. Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan sekaligus peluang untuk memperkuat pendekatan pengelolaan sumber daya dari hulu ke hilir.

Pemerintah Indonesia sendiri terus memperkuat pengelolaan sampah melalui penerapan regulasi Extended Producer Responsibility (EPR). Dalam implementasinya, pemerintah daerah dianggap berperan penting dan strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus mempersiapkan penerapan EPR di wilayah masing-masing.

“Ke depannya, dukungan teknis Proyek InCircular di lima kota/kabupaten percontohan ini akan berfokus pada penguatan kapasitas sistem pengelolaan sampah untuk mempersiapkan implementasi EPR,” ungkap Thomas.

Proyek InCircular yang telah diluncurkan pada November 2025 ini fokus pada penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas, memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta peningkatan sistem pengelolaan sampah di provinsi dan kota/kabupaten terpilih.

Kolaborasi teknis yang akan berlangsung hingga 2029 ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan berbasis bukti yang memperkuat ketahanan ekonomi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.