Industri Nilam Butuh Terobosan, ARC USK Dorong SRG Jadi Solusi Tata Niaga

BANDA ACEH – Industri nilam memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena minyak nilam Indonesia dikenal sebagai salah satu komoditas penting dalam rantai pasok industri parfum, kosmetik, dan produk aromaterapi.

Namun, potensi tersebut masih menghadapi tantangan pada sisi tata niaga, mulai dari produksi bahan baku, kualitas dan standardisasi, pola perdagangan, hingga posisi tawar petani.

Pembenahan tata niaga menjadi krusial agar nilai ekonomi nilam tidak hanya terkonsentrasi di rantai hilir, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat daya saing industri nasional.

Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC USK) Banda Aceh menyatakan bahwa penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) minyak nilam menjadi inovasi penting terhadap tata niaga industri nilam nasional, karena dapat menjaga ketersediaan stok.

"SRG menjadi inovasi tata niaga yang krusial bagi industri nilam nasional," kata Ketua ARC USK Banda Aceh Syaifullah Muhammad saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Kamis (17.

Pernyataan itu disampaikan Syaifullah Muhammad usai mempresentasikan hasil kajian kelayakan SRG minyak nilam dalam FGD "Analisis Kelayakan Minyak Nilam sebagai Komoditas dalam Sistem Resi Gudang" di Jakarta.

Ia mengatakan kajian ekosistem SRG nilam yang telah dilakukan tersebut untuk mengukur kelayakan minyak nilam secara komprehensif. Di antaranya parameter mutu komoditas, nilai ekonomi, kesiapan regulasi, kelayakan gudang, keberadaan lembaga penilai kualitas, dukungan perbankan, peran lembaga riset dan inovasi, serta kesiapan pengelola gudang.

Menurut dia, penerapan SRG dapat membantu menjaga ketersediaan stok minyak nilam, baik jenis light patchouli maupun dark patchouli sesuai standar pasar internasional.

"Langkah ini sekaligus untuk memastikan petani dan penyuling mendapatkan pembayaran hasil produksi secara cepat," ujar dia.

​Kajian itu, lanjut dia, diarahkan untuk menilai kesiapan minyak nilam sebagai komoditas SRG, sehingga sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

"SRG juga menjadi instrumen standardisasi mutu, traceability, pembiayaan, tunda jual, konsolidasi pasokan dan penguatan akses pasar minyak nilam Indonesia," kata Syaifullah Muhammad.

​Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam SRG saat ini mengatur 30 jenis komoditas dan belum mencakup minyak nilam.

Maka dari itu, pemenuhan prasyarat teknis dan penetapan regulasi baru menjadi langkah penting untuk tahapan penerapan SRG berikutnya.

Terkait hal ini, Project Manager Promise II Impact Internasional Labour Organization (ILO), Djauhari Sitorus berharap hasil kajian ARC USK tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan penerapannya di lapangan.

"Kami berharap nilam bisa segera ditetapkan sebagai komoditas ke-31 pada SRG. Sehingga implementasi sistem ini bisa segera diterapkan di masyarakat," kata Djauhari.