RI Pacu Pembangunan PLTS 30 GW Nasional

Program PLTS nasional diharapkan mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung pencapaian target net zero emission.

Jakarta – Pemerintah didorong mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 30 gigawatt (GW) sebagai tahap awal menuju target 100 GW untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan memperkuat ketahanan energi. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendukung target tersebut dengan menekankan kesiapan rantai pasok, kualitas pemasangan, dan tenaga kerja tersertifikasi.

"Tugas industri saat ini adalah memastikan kesiapan di sisi kami, mulai dari rantai pasok, kualitas pemasangan, hingga tenaga kerja yang tersertifikasi,” ujar Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Untuk mempercepat realisasi target PLTS 100 GW, AESI membentuk empat satuan tugas, yakni Satgas 100 GW, PLTS atap, Independent Power Producer (IPP), serta green workforce atau tenaga kerja hijau.

Satgas 100 GW bertugas memetakan langkah pemanfaatan energi surya secara nasional, sedangkan Satgas PLTS atap mendorong penggunaan PLTS atap secara lebih luas. Satgas IPP diarahkan mengawal pengadaan PLTS agar layak dibiayai dan menarik bagi investor. Sementara itu, Satgas Green Workforce memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi.

Mada mengatakan AESI juga mendukung visi Presiden Prabowo Subianto agar setiap desa idealnya memiliki PLTS berkapasitas 1 MW sebagai bagian dari upaya pemerataan energi.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi agar setiap desa idealnya memiliki PLTS berkapasitas 1 MW, dan AESI mendukung penuh usaha pemerataan energi,” ucap Mada Ayu.

AESI kini mengembangkan model sandbox untuk mendorong kemandirian energi berbasis komunitas. Menurut Mada, karakter PLTS yang modular memungkinkan teknologi tersebut diterapkan di wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik, termasuk untuk mendukung fasilitas kesehatan seperti puskesmas.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan PLTS 30 GW, termasuk lahan negara yang dikelola Bank Tanah serta area waduk.

"Untuk persiapan 30 gigawatt, ini kita juga sudah melakukan identifikasi lahan-lahan pemerintah yang bisa dimanfaatkan termasuk Bank Tanah yang dikelola oleh ATR/BPN. Kemudian juga pemanfaatan waduk," ujar Yuliot.

Menurut dia, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 9.000 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung pengembangan PLTS.

Risiko Modal

Di sisi pembiayaan, Lektor Kepala bidang Investasi Berkelanjutan SBM ITB Yunieta Nainggolan menilai kepastian pembeli listrik atau offtaker menjadi faktor penting untuk meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek energi baru dan terbarukan (EBT).

“Karena tentu ini menjadi bankable kalau ada yang bisa menyerap listrik yang dihasilkan dari renewable energy ini,” kata Yunieta.

Ia mengatakan pengembangan EBT juga menghadapi risiko modal dan kepastian penyerapan energi. Karena itu, investor yang memahami teknologi dinilai dapat membantu mengelola risiko teknis proyek.

“Kalau bisa sih investor itu enggak cuma menyediakan dana, tapi juga memahami teknologinya,” ujarnya.

Yunieta menyebut sejumlah instrumen dapat dikombinasikan untuk menekan risiko dan biaya pembiayaan, seperti green credit, bond, sukuk, equity, dan blended finance.

“Green credit, bond, sukuk, equity, blended finance, ini berbagai alternatif financing yang ada. Bagaimana kombinasinya bisa menurunkan risiko atau menurunkan cost of financing yang dibutuhkan,” katanya.

Menurut dia, dukungan regulasi, insentif, subsidi, investasi asing langsung, perbankan, hibah, dan pendanaan donor juga diperlukan agar investasi swasta semakin tertarik masuk ke sektor EBT.