Trump Ancam Hukuman Ekonomi ke Negara Mana pun yang Bantu Iran

Kamis, 20 Agu 2026, 15:26 WIB

WAHINGTON - Presiden AS Donald Trump mengatakan, Rabu (19/8), ia meluncurkan kampanye besar baru untuk menargetkan ekonomi Iran, mengancam hukuman "dahsyat" bagi negara mana pun yang membantu atau berbisnis dengan negara itu.

Kampanye tekanan ekonomi yang semakin intensif ini terjadi ketika perang mendekati bulan keenam tanpa adanya jalan keluar diplomatik atau militer dalam waktu dekat.

Ket. Foto: Warga Iran menghabiskan waktu di pantai sementara kapal-kapal berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbaz, Iran, 5 Agustus 2026. — Sumber: AP/ISNA

Trump juga menghadapi pengawasan politik domestik yang diperbarui terkait perang tersebut, menjelang pemilihan November yang semakin dekat.

"Hari ini, saya mengumumkan OPERASI EKONOMI PALING MENGHANCURKAN YANG PERNAH DILAKUKAN TERHADAP NEGARA MANAPUN! Ini akan menjadi Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Trump di Truth Social.

"Saya juga mengumumkan bahwa NEGARA MANAPUN yang mengizinkan lembaga keuangan, bisnis, bandara, atau entitas pemerintahnya untuk memberikan bantuan apa pun kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang SANGAT BESAR," katanya.

Dia tidak merinci hukuman apa yang akan dihadapi negara-negara tersebut, dan tidak ada negara lain selain Iran yang disebutkan namanya.

Komentar presiden tersebut muncul seminggu setelah Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan AS akan memberlakukan isolasi ekonomi di negara itu "seperti yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya."

Meskipun terjadi jeda dalam serangan rudal baru-baru ini, Iran terus memberlakukan blokade efektif terhadap pelayaran melalui Selat Hormuz, setelah kesepakatan kerangka kerja AS-Iran untuk membuka kembali koridor vital tersebut gagal.

Dalam beberapa hari terakhir, kedua belah pihak mengatakan, pesan-pesan telah dipertukarkan, namun Trump pada hari Selasa bersikeras bahwa pembicaraan telah berakhir dan memposting pesan di media sosial yang megisyaratkan selat tersebut dapat menjadi "Wilayah AS yang BARU."

  • Konflik AS-Iran

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: AFP

Berita Terbaru

Gubernur Pramono Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Emisi PLTU Suralaya

Operator Seluler Ikut Bangun Ekosistem AI, Kedaulatan Digital Indonesia Makin Kuat

Anggaran KJMU Dipangkas Rp49 Miliar, 2.899 Mahasiswa Terancam Putus Kuliah

Badan Geologi: Asap di Gunung Raung Bukan Erupsi Tapi Kebakaran

Cegah Warga Hilang Hak Bansos, DPRD DKI Minta Pemprov Sediakan Kanal Sanggah

Gibran Berdialog dengan Sejumlah Ibu yang Baru Melahirkan di Tenda Rawat Pascagempa di Sikka, NTT, Pastikan Kebutuhan Terpenuhi

Babak Baru Diplomasi: Trump Bersiap Jumpa Kim Jong Un Lagi

Wapres Gibran Tinjau Korban Gempa NTT, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Molinas Diproyeksi Hemat Subsidi BBM Rp82,2 Triliun hingga 2037

Anggota DPR Minta Pemerintah Perbaiki Status Guru Madrasah Swasta

Gubernur Minta PWNU Banten Jaga Kekompakan Jelang Muktamar Ke-35 NU

Anggota DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Guru PPPK Daerah 3T jadi PNS

Basarnas Evakuasi Lansia-Ibu Hamil di NTT yang Sakit dan Trauma Gempa

Sidang Kasus Praktik Calo Jabatan oleh Bupati Nonaktif Fadia Arafiq Ungkap Dugaan Peran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan

BPBD Jabar Berangkatkan 20 Personel Bantu Korban Gempa NTT

Tekan Emisi, Gubernur Pramono Targetkan 10.000 Bus Elektrik Sudah Broperasi di Jakarta pada 2030

Tradisi Mulud Adat Bayan Pertama Kalinya Masuk Kalender KEN

Trump Ancam Hukuman Ekonomi ke Negara Mana pun yang Bantu Iran

Gibran Tinjau Dampak Gempa di NTT, Pastikan Keselamatan dan Kebutuhan Dasar Warga Jadi Prioritas

Mesin Ekonomi Baru di Pesisir! KNMP Konawe Suplai 8 Ton Ikan Kualitas Ekspor ke Luar Kota

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.