Pemerintah Prioritaskan Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT

JAKARTA - Pemerintah memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar dan pembukaan akses wilayah yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar masyarakat tidak terisolasi dan distribusi bantuan dapat berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan alat berat ke wilayah terdampak sejak hari pertama bencana.

“Sejak hari pertama untuk pekerjaan umum langsung terbang ke daerah bencana untuk memastikan alat-alat berat segera di-deploy, segera dikerahkan,” ujar AHY di Jakarta, Rabu (19/8).

Menurut AHY, penanganan pascagempa dilakukan dengan sejumlah prioritas. Tahap pertama adalah membantu proses evakuasi korban.

Selanjutnya, pemerintah memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi akibat kerusakan jalan maupun longsor.

Menurutnya, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar, termasuk jaringan air dan listrik, serta jaringan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

“Memulihkan kembali infrastruktur dasar, air, listrik, dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan karena itu yang paling mendasar bagi masyarakat,” ujar AHY.

Ia mengatakan pemulihan akses transportasi menjadi penting agar bantuan logistik, termasuk makanan dan obat-obatan, dapat segera menjangkau masyarakat yang terdampak.

AHY mengatakan pemerintah belajar dari penanganan bencana sebelumnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ketika sejumlah wilayah sempat terisolasi akibat kerusakan akses jalan. Oleh sebab itu, AHY memastikan pemerintah akan mengutamakan pemulihan akses dan infrastruktur dasar agar proses penanganan serta distribusi bantuan lebih cepat.

Proses Belajar

Terpisah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan dukacita yang mendalam atas bencana yang terjadi di Provinsi NTT dan memastikan satuan pendidikan dan seluruh warga sekolah yang terdampak terus mendapatkan perhatian dan dukungan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pihaknya akan memastikan agar proses pembelajaran serta pemenuhan hak belajar murid tetap dapat berlangsung sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Prioritas dan komitmen Kemendikdasmen adalah keselamatan guru dan murid di wilayah bencana. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan juga mempertimbangkan keselamatan guru dan murid. Salah satunya menggunakan sistem pembelajaran darurat dengan kurikulum darurat,” katanya, Rabu.

Dia mengatakan bahwa keberlangsungan pembelajaran di daerah terdampak perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi satuan pendidikan.

Ia juga menambahkan bantuan dukungan untuk proses pembelajaran sudah bergerak ke beberapa wilayah ­terdampak bencana, yang salah satunya ialah di Labuan Bajo ­yang membawa bantuan untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran bagi warga sekolah yang terdampak sudah tiba.

“Tim Kemendikdasmen yang sudah sampai di Labuan Bajo telah membawa bantuan yang berisi 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, dan 70 family kit untuk mendukung pembelajaran di masa darurat,” imbuh Mendikdasmen.

Berdasarkan data Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per 19 Agustus 2026, ia menyebutkan sebanyak 512 satuan pendidikan di tujuh kabupaten terdampak bencana, terdiri atas 94.452 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan.

Dampak bencana juga menyebabkan 52.268 murid di 276 satuan pendidikan terganggu pembelajaran akibat sekolah diliburkan, dan pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dan di titik pengungsian.

Kemendikdasmen melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) juga terus memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi dalam situasi bencana yang diwujudkan melalui penyediaan panduan pembelajaran bagi satuan pendidikan terdampak bencana dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran di tengah kondisi darurat.

Kepala BKPDM Kemendikdasmen Toni Toharudin menegaskan satuan pendidikan, murid, dan guru yang terdampak bencana di NTT terus menjadi perhatian Kemendikdasmen. “Kami memastikan mereka tetap mendapatkan dukungan agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung dan hak belajar murid tetap terpenuhi, meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Kehadiran dan dukungan bagi warga sekolah terdampak menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dalam situasi apa pun,” ujarnya.

Ia mengatakan satuan pendidikan diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tingkat kerusakan, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi murid dan guru, serta situasi lingkungan sekitar.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan dukungan tersebut disiapkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah dan akan diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi selesai dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan dukungan sebesar 15 juta rupiah, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar 30 juta rupiah,” kata Suharyanto.

Sementara itu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi berupa pembangunan hunian tetap (huntap). Namun sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan solusi hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat melalui Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar 600 ribu rupiah. Ant/S-2