Pemerintah Kebut Pemulihan Daerah Bencana

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat penanganan terhadap pemulihan di wilayah terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Ia menekankan pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana tetap bekerja dan tidak memiliki tenggat waktu untuk pembubaran.

“Tenggat itu nggak ada ya, kita diminta kerja secepat-cepatnya,” kata Prasetyo di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).

Berdasarkan data terbaru, sekitar 15 ribu warga di Aceh dan 850 warga di Sumatera Utara masih tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) dapat rampung sebelum Lebaran agar para pengungsi segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

Prasetyo mengakui proses pembangunan huntara belum berjalan sesuai target awal yang sempat diproyeksikan selesai sebelum Ramadan. Ia menyebut terdapat sejumlah kendala di lapangan. “Satu masalah pendataan, ini jadi problem juga. Kemudian masalah, ini kan satu per satu ya. Jadi teknis di lapangannya satu per satu itu ditanya, apakah berkenan dibuatkan, dibangunkan huntara,” kata Prasetyo.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR. “Jadi memang kendala lapangannya ada bermacam-macam gitu. Tapi sekali lagi justru di situlah kita butuh masing-masing saling berkoordinasi untuk mempercepat proses tersebut,” imbuhnya.

Hadapi Lebaran

Pemerintah tentunya juga akan terus melakukan perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari upaya memperlancar aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.

Prasetyo mengatakan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu untuk memastikan kesiapan di berbagai sektor menghadapi Ramahan dan Hari Raya Lebaran.

Dia mengatakan mitigasi yang dilakukan termasuk perbaikan dan pengecekan infrastruktur jalan agar tetap layak digunakan selama periode arus mudik dan balik.

Selain itu, kata dia, Pemerintah juga meminta Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan terhadap kelayakan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan perjalanan masyarakat.

Di luar sektor infrastruktur dan transportasi, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain pemberian diskon hingga 30 persen serta stimulus berupa bantuan pangan bagi kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 selama dua bulan.

Prasetyo menyatakan langkah-langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah membantu meringankan beban masyarakat serta memastikan aktivitas selama Ramadan dan Lebaran dapat berjalan dengan lancar.

Diketahui, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran menteri/kepala lembaga untuk membahas terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat itu digelar untuk mengevaluasi penanganan pascabencana di Sumatera, sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya di Aceh pada Januari 2026.

Dalam kesempatan sama, Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan kebutuhan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mencapai 2 triliun rupiah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam rapat koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera itu mengatakan bahwa dari total kebutuhan tersebut sekitar 655 miliar rupiah telah tersedia melalui pagu khusus, sementara sisanya diajukan melalui tambahan anggaran.

“Dana yang sudah siap digunakan, antara lain untuk santunan ahli waris, jaminan hidup, bantuan isi hunian, serta pemulihan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak,” kata dia.

Menurut dia, bantuan kepada ahli waris korban meninggal dunia telah disalurkan senilai lebih dari 14 miliar rupiah kepada 990 ahli waris dengan nilai santunan 15 juta rupiah per korban.

Untuk jaminan hidup, Kementerian Sosial telah menyalurkan lebih dari 20 miliar rupiah dan akan terus memperluas penyaluran sesuai data yang telah diverifikasi. Sementara bantuan isi hunian senilai lebih dari 98 miliar rupiah telah siap disalurkan kepada lebih dari 32 ribu keluarga penerima manfaat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Saifullah menegaskan bahwa pihaknya siap menyalurkan seluruh bantuan setelah proses validasi data rampung dan terus berkoordinasi dengan BNPB serta pemerintah daerah. “29 dari 53 kabupaten dan kota terdampak bencana telah tervalidasi dan siap menerima penyaluran bantuan sosial tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya. Ant/S-2