Benahi Akar Persoalan di Sektor Riil

Pembangunan Ekonomi - Pelaku Usaha Inisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha

Pembenahan akar persoalan sektor riil bu­kan sekadar menjaga produksi tetap berjalan, tetapi penciptaan lapangan kerja yang harus diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, ter­masuk tanpa diskriminasi upah dan gender.

JAKARTA – Upaya men­cegah pemutusan hubungan kerja (PHK) tak cukup hanya dengan mem­perkuat sektor riil dan menjaga aktivitas pro­duksi. Kualitas lapang­an kerja serta kompe­tensi tenaga kerja harus menjadi bagian penting dari strategi ketenaga­kerjaan. 

Transformasi industri, digi­talisasi, dan perubahan ke­butuhan pasar menuntut pe­kerja memiliki keterampilan yang terus diperbarui. Karena itu, kebijakan penciptaan kerja perlu berjalan beriringan de­ngan peningkatan produkti­vitas, pelatihan, dan reskilling agar tenaga kerja tidak hanya bertahan dari ancaman PHK, tetapi juga mampu beradaptasi dan naik kelas.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai penciptaan la­pangan kerja harus diikuti pe­ningkatan kualitas pekerjaan, termasuk tanpa diskriminasi upah dan gender. “Memang penting penciptaan lapangan kerja, tapi kualitas lapangan pekerjaan harus tercipta de­ngan tidak ada diskriminasi upah, gender, dan lain-lain,” kata Esther di Jakarta, Senin (17/8).

Dia juga menekankan pen­tingnya meningkatkan serapan tenaga kerja lokal dari tahun ke tahun melalui program pe­ningkatan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, termasuk matching (selaras) antara kebutuhan dan keter­sediaan tenaga kerja. Dirinya menyoroti sekitar 1 juta sarjana saat ini masih menganggur.

“Untuk mengatasinya, Indef mengusulkan 5 langkah kon­kret,” ujarnya.

Dijelaskannya, strategi per­tama adalah mencocokkan kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja dan permintaan indus­tri. Kedua, mendorong dosen praktisi mengajar di kampus agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dunia kerja.

Ketiga, memperba­nyak inkubator wira­usaha agar lulusan tidak hanya mencari peker­jaan tetapi juga mampu men­ciptakan lapangan kerja. Ke­empat, memulai pendidikan literasi entrepreneurship sejak usia dini untuk membangun pola pikir berwirausaha. Ter­akhir, menciptakan lingkungan usaha yang mendukung mela­lui biaya berusaha yang mu­rah, tanpa pungli atau red tape, serta regulasi yang jelas.

Hal tersebut disampaikan Esther untuk merespons per­nyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani yang me­nekankan pentingnya mem­benahi akar persoalan sektor riil agar investasi dan lapangan kerja dapat diselamatkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan ketahanan eko­nomi nasional hanya dapat dibangun jika Indonesia be­rani membenahi akar per­soalan sektor riil. Apindo juga menginisiasi pembentukan Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha untuk mengawal 14 isu prioritas du­nia usaha.

Shinta juga menyoroti tan­tangan ketenagakerjaan, di mana sekitar 67 persen peng­angguran adalah generasi muda yang didominasi Gene­rasi Z, sementara hampir 60 persen tenaga kerja masih ber­ada di sektor informal. “Kon­disi ini menunjukkan bahwa agenda ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mencip­takan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga memastikan terse­dianya pekerjaan yang produktif berkualitas, formal dan ber­kelanjutan,” ujar Shinta.

Peringatan Penting

Pengamat Kebijakan Pub­lik Fitra, Badiul Hadi, menilai pernyataan Apindo soal pen­tingnya membenahi akar per­soalan sektor riil harus menjadi fokus pemerintah dan agenda utama dalam RAPBN 2027. Menurutnya, ketahanan eko­nomi tidak cukup dibangun melalui stimulus, tetapi mem­butuhkan perbaikan fondasi produksi dan investasi.

Menjelang penyampaian pi­dato kenegaraan dan Nota Ke­uangan RAPBN 2027 oleh Pre­siden, pemerintah dinilai perlu memastikan APBN mampu mengatasi hambatan sektor riil sekaligus menciptakan peker­jaan berkualitas. “Target per­tumbuhan ekonomi harus me­miliki keterkaitan nyata dengan investasi, produktivitas, dan ke­sejahteraan,” ujar Badiul.

Dirinya juga menyoroti target RKP 2027, yakni per­tumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, penciptaan 2,57–3,49 juta lapangan kerja baru, serta peningkatan pekerjaan formal menjadi 40,81 persen. Target tersebut, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi indikator makro, tetapi harus didukung anggaran yang mampu me­mastikan pencapaiannya dira­sakan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah perlu menjadikan debottleneck­ing sebagai agenda fiskal de­ngan membenahi biaya logis­tik, kepastian energi, kualitas SDM, akses pembiayaan, infra­struktur, regulasi, dan iklim in­vestasi. Hambatan-hambatan tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap kemam­puan sektor riil berkembang dan menyerap tenaga kerja.

Badiul juga menyoroti data Apindo bahwa 60 persen te­naga kerja berada di sektor informal, sementara peng­angguran didominasi generasi muda. Karena itu, tantangan RAPBN 2027 bukan sekadar menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan yang tersedia produktif, formal, la­yak, dan berkelanjutan.