Polda Maluku Perkuat Pengamanan Laut untuk Pastikan Aktivitas Masyarakat Aman

AMBON - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memperkuat kesiapan pengamanan wilayah perairan untuk memastikan aktivitas masyarakat di laut berjalan aman dan kondusif.

“Kesiapan kapal polisi bukan hanya menyangkut kesiapan sarana operasional, tetapi juga kesiapan personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat di wilayah perairan,” kata Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman, di Ambon, Jumat (14/8).

Penguatan tersebut dilakukan melalui peninjauan Kapal Polisi (KP) Yudistira-8003 oleh Wakapolda di Dermaga Kapal Perikanan Tantui, Ambon.

Peninjauan itu dilakukan bersama Kapten KP Yudistira-8003 AKBP Agung Hendri Susanto. Pengecekan difokuskan pada kesiapan kapal, sarana pendukung serta personel yang mengawaki armada tersebut.

Wakapolda mengatakan, kesiapan armada kepolisian menjadi bagian penting dalam memastikan kehadiran Polri menjangkau wilayah perairan Maluku yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan.

Menurutnya, masyarakat Maluku memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap laut, baik untuk aktivitas perikanan, pelayaran, transportasi maupun mobilitas antarpulau. Karena itu, keamanan wilayah perairan harus menjadi perhatian bersama.

Arif meminta KP Yudistira-8003 dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk patroli, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merespons berbagai potensi gangguan keamanan di laut.

“Kapal harus dalam kondisi siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapan personel. Kemampuan mengoperasikan sarana, memahami medan, menjaga keselamatan, serta membangun koordinasi dengan satuan lain harus menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin, profesionalitas dan keselamatan personel selama menjalankan tugas di wilayah perairan.

Menurutnya, pengamanan laut tidak dapat dilakukan Polri sendiri. Luasnya wilayah perairan Maluku dan beragamnya aktivitas di laut membutuhkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Pengamanan wilayah perairan membutuhkan sinergi. Polri harus membangun koordinasi yang kuat dengan seluruh stakeholder terkait agar setiap potensi gangguan dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, tepat dan terukur,” katanya menambahkan.

Arif menegaskan, pengamanan wilayah perairan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Orientasi kita adalah memberikan rasa aman. Masyarakat harus dapat menjalankan aktivitas di laut dengan tenang, nelayan dapat bekerja, transportasi dapat berjalan, dan seluruh kegiatan masyarakat di wilayah perairan berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif,” ucapnya.