Kawasan DPR Paket I Ditargetkan Tuntas 2027

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa konstruksi PT Brantas Abipraya (Persero) mengungkapkan pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan tuntas pada Desember 2027.

Komisaris Independen Brantas Abipraya Isra D Pramulya mengatakan penyelesaian proyek perlu tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, serta tata kelola yang baik agar pembangunan kawasan legislatif berjalan sesuai rencana. “Pembangunan kawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di masa depan,” kata Isra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, kemarin.

Proyek yang dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita Karya–Brantas Abipraya tersebut memiliki masa pelaksanaan 750 hari kalender sejak 4 Desember 2025 dengan lingkup pekerjaan tiga gedung utama beserta infrastruktur kawasan pendukung. Ia mengatakan setiap tahapan pekerjaan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas dan keselamatan kerja, termasuk dalam menjalankan strategi percepatan pembangunan.

Lingkup pembangunan Paket I meliputi Gedung A, Gedung B1, dan Gedung C1 serta penataan kawasan pendukung berupa jalan, sistem utilitas, drainase, lanskap, dan sejumlah infrastruktur penunjang lainnya.

Berdasarkan laporan perusahaan hingga minggu ke-33 pelaksanaan, pekerjaan konstruksi mencakup pengerjaan pondasi berupa galian, timbunan, bored pile, dan soldier pile.

Pekerjaan tersebut berlangsung bersamaan dengan pembangunan pile cap, pelat lantai, serta struktur bangunan yang mulai memasuki tahapan konstruksi secara bertahap.

Perusahaan menyatakan percepatan pekerjaan tetap dilakukan dengan mempertahankan pengendalian mutu dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Isra meminta koordinasi antarpemangku kepentingan terus diperkuat untuk mengantisipasi sejumlah tantangan pelaksanaan, antara lain penyesuaian desain, kebutuhan pekerjaan tambahan, serta optimalisasi metode konstruksi.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar berbagai perubahan di lapangan dapat ditangani tanpa mengabaikan target waktu, kualitas pekerjaan, dan aspek keselamatan.

Peninjauan proyek tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan komisaris perusahaan terhadap pelaksanaan proyek, termasuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Pembangunan kawasan DPR menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur pemerintahan di IKN yang dipersiapkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi legislatif di ibu kota baru. Ant/S-2