Italia dan Denmark Menentang Migrasi Ilegal Tak Terkendali ke Eropa

MOSKOW - Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan sikap negaranya yang menentang migrasi ilegal yang tidak terkendali ke Eropa.

Kedua pemimpin juga menyerukan perubahan pada konvensi hak asasi manusia Eropa untuk meningkatkan deportasi.

"Kami tidak menerima imigrasi yang tidak terkendali ke Eropa dan telah menyerukan kebijakan migrasi yang ketat baik di negara kami maupun di Eropa," demikian pernyataan bersama kedua pemimpin yang diunggah di akun media sosial Meloni, Senin (10/8).

Menurut kedua perdana menteri, migrasi ilegal berdampak negatif pada masyarakat Eropa, khususnya berkontribusi pada peningkatan kejahatan, meningkatkan beban pada layanan publik, dan merusak kepercayaan warga.

Warga Eropa mengharapkan tindakan konkret dari para politikus tentang migrasi dan keamanan, ujar Meloni dan Frederiksen.

"Perlu untuk menciptakan pusat repatriasi di negara ketiga, serta menerapkan solusi inovatif lainnya di luar Eropa. Kami secara aktif mengerjakan hal ini," kata kedua pemimpin itu.

Meloni dan Frederiksen menegaskan komitmen mereka untuk memajukan solusi yang akan memastikan keamanan yang lebih besar bagi masyarakat Eropa, khususnya bagi kelompok yang paling rentan.

"Bersama-sama, kita telah berhasil mengubah keseimbangan dalam penerapan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan serius. Akibatnya, jumlah deportasi meningkat," demikian pernyataan tersebut.

Pada akhir Juli, Ceuta—wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara—mengalami krisis akibat gelombang besar migran dari negara tetangga Maroko.

Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska mengatakan bahwa sekitar 72.000 migran telah memasuki Ceuta, dan sekitar 70.000 orang telah kembali ke Maroko.

Otoritas Maroko memperkirakan bahwa sekitar 40.000 orang telah memasuki wilayah kantong Spanyol tersebut.

Sebagai tanggapan terhadap krisis migrasi, Italia memberlakukan pemeriksaan tambahan terhadap penumpang dan kendaraan yang tiba dari Spanyol.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan bahwa pemeriksaan kapal dan pesawat dari Spanyol akan berlanjut setidaknya hingga Sabtu (15/8) di tengah laporan tentang kemungkinan upaya baru penyeberangan perbatasan secara massal.