Anggaran Belanja Pekalongan Naik 13,96 Persen, Jalan hingga Armada Damkar Jadi Prioritas

Pekalongan - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menyepakati untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur dan memperkuat pelayanan publik pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Selasa (11/8), mengatakan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 dapat memungkinkan adanya penyesuaian anggaran sesuai perkembangan kondisi daerah, termasuk perubahan pendapatan, kebutuhan belanja, dan pembiayaan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Pada rancangan perubahan itu, pendapatan daerah direncanakan meningkat menjadi Rp873,83 miliar atau naik sekitar 4,25 persen sedangkan belanja daerah diusulkan menjadi Rp972,23 miliar atau meningkat 13,96 persen," katanya.

Menurut dia, kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional perangkat daerah, penyesuaian belanja pegawai, pemanfaatan Silpa, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah daerah akan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi warga seperti pengadaan armada pemadam kebakaran untuk memperkuat penanganan kebakaran di tengah musim kemarau, serta percepatan penyelesaian sejumlah infrastruktur jalan yang masih menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui aspirasi anggota DPR RI untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis.

"Selanjutnya, di sisi lain, pembangunan kolam renang juga akan mulai dilaksanakan pada 2027 dengan skema pembiayaan multiyears agar pembangunan dapat berjalan optimal," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Azmi Basyir mengatakan pembahasan Perubahan APBD 2026 akan segera dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut dia, penyesuaian anggaran dilakukan agar selaras dengan realisasi keuangan daerah, perkembangan pendapatan, serta target kinerja masing-masing perangkat daerah.

"Kami berharap seluruh proses pembahasan berjalan lancar sehingga APBD Perubahan 2026 mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di daerah ini," katanya.