Mendag Budi Santoso Dorong Sistem Perdagangan Berbasis Aturan, Perkuat Daya Saing UMKM di Forum BRICS

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menegaskan pentingnya penerapan sistem perdagangan berbasis aturan (rules-based trading system) sebagai fondasi untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting/TMM) di Jaipur, India, Jumat (7/8), yang mengangkat tema Securing the Future: Fostering BRICS Cooperation for A Mutually Beneficial International Trade.

Menurut Mendag Budi Santoso, sistem perdagangan yang memberikan kepastian, keadilan, dan bersifat inklusif menjadi faktor penting agar UMKM mampu berkembang melampaui pasar domestik. Dengan sistem yang berbasis aturan, pelaku usaha kecil diharapkan memiliki peluang lebih besar meningkatkan daya saing sekaligus memperluas partisipasi dalam perdagangan internasional.

Ia menjelaskan UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, berbagai kendala struktural masih dihadapi pelaku usaha, terutama keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang dinilai menjadi tantangan paling mendasar.

"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," ujar Mendag Budi Santoso.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Indonesia mendorong tiga langkah prioritas, yakni meningkatkan literasi pembiayaan bagi UMKM, memperluas inklusi pembiayaan digital, serta menghadirkan program pembiayaan yang lebih adaptif dan fleksibel. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar akses permodalan bagi pelaku usaha di negara berkembang.

Selain pembiayaan, Indonesia juga menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh melalui penguatan konektivitas, fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas domestik, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif. Upaya tersebut diyakini dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat internasional.

Mendag menjelaskan Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mempermudah eksportir memanfaatkan tarif preferensi dari berbagai perjanjian perdagangan. Inovasi tersebut diharapkan mampu menekan biaya perdagangan sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

"Untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional," kata Mendag Budi Santoso.

Dalam kesempatan itu, Indonesia juga menyoroti semakin pentingnya kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing sebagai sumber utama penciptaan nilai dalam perdagangan global. Karena itu, kerja sama BRICS dalam membangun interoperabilitas dan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan dan memperluas partisipasi di berbagai pasar internasional.

Di sisi lain, Mendag menilai sistem perdagangan multilateral saat ini menghadapi tantangan serius akibat menurunnya kepercayaan terhadap peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia mendorong penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil agar WTO tetap mampu memberikan stabilitas dan kepastian bagi seluruh pelaku usaha.

"Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kita bersama. Upaya tersebut perlu difokuskan pada sejumlah isu utama, antara lain, penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil (level playing field)," ujar Mendag Budi Santoso.

Indonesia juga menegaskan pentingnya mekanisme Special and Differential Treatment (S&DT) bagi negara berkembang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pembangunan masing-masing negara. Menurut Mendag, sistem perdagangan multilateral berbasis aturan harus mampu menciptakan peluang, membangun kepercayaan, serta memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, memperoleh kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat perdagangan global.