Tol Desari hingga Salabenda Dipercepat, Pemkab Bogor Target Beroperasi 2028 dan Dongkrak Investasi

Kabupaten Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) hingga Salabenda untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong investasi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Rabu (5/8), mengatakan pemerintah daerah berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangannya agar pembangunan ruas tol tersebut dapat berjalan sesuai target.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek administratif maupun dukungan di lapangan, sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lancar," kata Rudy.

Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari hingga Salabenda, Bogor bersama unsur DPRD Kabupaten Bogor, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka, dan perangkat daerah.

Jalan Tol Depok-Antasari merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menghubungkan Jakarta Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Berdasarkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), ruas tol tersebut memiliki panjang sekitar 27,9 kilometer setelah diperpanjang hingga Salabenda dan akan terhubung dengan jaringan Bogor Outer Ring Road (BORR).

Saat ini, ruas Antasari-Brigif dan Brigif-Sawangan telah beroperasi. Sementara itu, pembangunan dilanjutkan pada ruas berikutnya hingga mencapai Salabenda sebagai bagian dari peningkatan konektivitas kawasan selatan Jabodetabek.

Rudy menilai penyelesaian Tol Desari hingga Salabenda akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan kawasan ekonomi baru di Kabupaten Bogor.

Untuk mempercepat pelaksanaan proyek tersebut, Rudy menginstruksikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kembali diaktifkan mulai pekan depan guna mempercepat penyelesaian pengadaan tanah melalui koordinasi dengan BPN, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan pemerintah daerah menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan pada 2026 sehingga pembangunan fisik dapat segera dipercepat.

"Harapannya tahun 2026 ini selesai tanah sehingga pembangunan bisa berjalan. Nanti 2028 beres dan dioperasikan," ujar Ajat.

Ia menjelaskan pemerintah daerah akan mendukung percepatan penyelesaian administrasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pengadaan tanah berjalan sesuai jadwal.