Hasil Reses Belum Terserap dalam Rancangan Anggaran

JAKARTA – Pemprov Jakarta diingatkan bahwa isi rancangan anggaran belum banyak menyerap suara warga hasil reses para anggota dewan. Untuk itu, Komisi A DPRD Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jakarta.

Masukan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Jakarta Tahun Anggaran 2027.

‘Namun, aspirasi masyarakat yang disampaikan selama kegiatan reses dewan, belum terserap optimal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” tutur Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Inggard Joshua, Rabu (5/8).

Komisi A, lanjut Inggrad, minta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat sinkronisasi antara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses anggota parlemen. “Kami merekomendasikan penambahan anggaran untuk pelaksanaan reses ketiga anggota DPRD agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara maksimal,” ujar Inggard.

Komisi A juga mendorong Pemprov mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan Balai Warga dan Sekretariat RW di kawasan padat penduduk. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pemerataan fasilitas bagi warga yang tinggal di permukiman umum, namun tidak memiliki fasilitas sosial dari pengembang.

Komisi A juga minta pembangunan Kantor Kelurahan Kapuk Timur dan Kapuk Selatan diprioritaskan pada tahun depan. Usulan itu disampaikan mengingat Kelurahan Kapuk saat ini melayani lebih dari 174.000 penduduk, sehingga membutuhkan peningkatan pelayanan publik.

Di bidang kebencanaan, Komisi A merekomendasikan pengadaan armada pemadam kebakaran yang mampu menyedot air langsung dari kali, waduk, maupun setu. Menurut Inggard, usulan tersebut penting lantaran banyak hidran yang tidak berfungsi optimal atau memiliki tekanan air yang rendah.

“Hal ini krusial karena jaringan hidran kota banyak yang rusak atau tekanan airnya tidak mencukupi,” katanya. Tak hanya itu, Komisi A juga mendesak optimalisasi belanja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga ahli melalui analisis beban kerja agar penggunaan anggaran lebih efektif efisien.

“Kami mohon peninjauan menyeluruh terhadap belanja PJLP dan tenaga ahli berdasarkan analisis beban kerja agar alokasi anggaran lebih efektif efisien,” tandas Inggard.

SDN 09

Sementara itu, terkait perkembangan SDN Kebayoran Lama 09, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan menyiapkan dua sekolah sebagai tempat relokasi sementara siswa sekolah tersebut selama renovasi. “Mereka akan dipindahkan sementara ke SDN Kebayoran Lama Selatan 03,” ujar Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan, Santoso, Rabu.

Dia menyatakan pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09, ditargetkan dimulai paling lambat September. Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar siswa dipindahkan ke sekolah lain. Nantinya, gedung sekolah yang baru berbentuk vertikal untuk menggabungkan bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11.