Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Sleman Luncurkan Aplikasi Gandheng ATS Tekan Angka Anak Tidak Sekolah

SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan aplikasi Gerakan Andhum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah (Gandheng ATS) berbasis "early warning system" (EWS) sebagai sistem peringatan dini atas tingginya angka anak tidak sekolah.

Aplikasi yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini diluncurkan langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya, Rabu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi mengatakan peluncuran aplikasi ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2024.

Program ini ditopang tiga strategi utama yaitu penguatan regulasi melalui SOP pelayanan terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring digital berbasis EWS.

Menurut dia, Gandheng ATS merupakan respon kebijakan atas kebutuhan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan adaptif.

"Kami mengusung filosofi Andhum Handarbeni berbagi rasa, memiliki, dan bertanggung jawab bersama demi mewujudkan Sleman bebas ATS," katanya.

Adapun aplikasi Gandheng ATS ini bekerja secara sistematis melalui empat tahap implementasi berbasis EWS di lapangan dimulai dari deteksi dini dan peringatan otomatis (early warning), dengan memantau data kehadiran dan risiko siswa di sekolah.

"Jika seorang murid terindikasi sering absen atau berpotensi putus sekolah, EWS secara otomatis mengirimkan notifikasi alert kepada pihak sekolah dan dinas," katanya.

Ia mengatakan langkah selanjutnya melalui pemetaan akar penyebab anak tidak sekolah, mulai dari faktor ekonomi, kendala keluarga, hingga kondisi kesehatan sehingga, data terverifikasi secara presisi dan dilanjutkan dengan rujukan (intervensi terpadu) melalui instansi terkait dan monitoring evaluasi real-time.

Bupati Sleman Harda Kiswaya memberikan dukungannya serta berharap aplikasi ini bener-benar membawa dampak nyata di lapangan.

"Diharapkan aplikasi ini benar-benar bisa mendeteksi akar masalahnya, apakah karena ekonomi, keluarga, atau kesehatan, kita juga harus memastikan mutu pendidikan di sekolah nonformal atau PKBM sama baiknya dengan sekolah reguler," katanya.