KBRI Ungkap Puluhan WNI berada di Medan Peperangan Lawan Ukraina

JAKARTA - Puluhan warga negara Indonesia (WNI) diduga bergabung ke militer Russia. Bahkan, puluhan WNI tersebut berada di garda terdepan perang melawan tentara Ukraina.

“Kita terus menelusuri tapi perkiraan jumlahnya adalah puluhan,” kata Wakil Duta Besar Indonesia untuk Russia, Hartyo Harkomoyo, Senin (21/9).

Yoyok, sapaan akrab Hartyo Harkomoyo, mengakui sulit untuk mengindentifikasi WNI dalam kasus tentara bayaran. Mereka datang ke Russia bergabung di kedinasan militer Russia menggunakan visa turis, dan tidak melapor ke KBRI di Moskwa. Oleh sebab itu tidak diketahui kapan mereka tiba di Russia

“Baru melaporkan itu yang tiba-tiba mereka sadar yang sudah di ujung kasus. Jadi setelah mereka menandatangani kontrak militer, mereka belum sadar bahwa mereka ini di tempatkan di barisan paling depan dalam perperangan,” ujar dia.

Yoyok mengatakan pihak KBRI akan kesulitan berkomunikasi dengan WNI apabila sudah berada di garda terdepan peperangan yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Para tentara tersebut kerap berpindah-pindah lokasi sehingga komunikasi tidak bisa lagi diandalkan.

“Setelah mereka sadar, dari situlah kita baru tahu bahwa ada warga negara Indonesia yang sudah berada di garis depan. Tapi setelah itu sudah kehilangan kontak karena mereka sudah di medan pertempuran dan sudah terlambat misalnya untuk dapat berkomunikasi kembali,” kata dia.

“Karena acap kali mereka di hutan, di medan-medan perang. Itu sudah tidak ada sarana komunikasi yang bisa diandalkan lagi,” kata Yoyok.

Dalam penanganan kasus, KBRI menelusuri ada empat kategori, pertama para WNI tersebut menjadi korban penipuan atau eksploitasi. Umumnya mereka dijanjikan pekerjaan tidak sebagai tentara Russia melainkan pekerjaan sipil di bawah Kementerian Pertahanan Russia.

Jenis pekerjaan yang ditawarkan seperti pengemudi, tukang bangunan, juru masak, perawat atau tenaga medis. Jadi mereka tidak dikirim sebagai tentara bayaran.

Kondisi kedua, mereka bergabung sebagai tentara bayaran dengan sukarela bahkan menyadari konsekuensi seperti kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Mereka menandatangi kontrak sebagai tentara bayaran dengan sukarela.

“Ketiga, mereka yang akhirnya itu tidak jadi menandatangani kontrak militer karena sadar, dan kemudian pulang. Ada juga yang statusnya masih belum tahu nih, masih abu-abu karena dari keterangan pertentangan antara apakah mereka itu sadar atau mereka itu ditipu,” ujar dia.

Adapun motif bergabung jadi tentara bayaran karena tergiur dengan gaji atau imbalan yang besar. Kontrak awal, mendapatkan uang 1,9 juta rubel atau sekitar USD22 ribu (dikonversi Rp 393.179.408).

“Perbulan penghasilan mereka itu sekitar 420 ribu rubel, itu sekitar hampir USD5 ribu (Rp 89.375.000). Jadi bisa dibayangkan dengan gaji segitu, banyak orang yang akan tergiur,” ujar dia.

Adapun untuk proses perekrutan ada dua cara yakni melalui platform tenaga kerja. Biasanya menyasar WNI yang berada di Indonesia.

Proses lainnya adalah kampanye atau iklan perekrutan sebagai tentara dan dilakukan secara terang-terangan di Russia. Kampanye dilakukan diberbagai wilayah di Russia bahkan menyasar kampus-kampus.

“Kalau di Indonesia kebanyakan ada yang di medsos ya, terutama kita melihat di media sosial itu banyak diskusi mengenai itu. Jadi mereka bergabung, rata-rata sindikatnya ini ada yang sudah menyasar orang-orang tertentu,” kata dia. ils/I-1