Wamendagri Bima Arya: Kepercayaan Masyarakat Jadi Modal Utama Kepala Daerah

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pemimpin daerah tidak cukup dinilai dari pencapaian program dan prestasi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Forum Diseminasi Studi Pembelajaran Penjabat Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pilkada Serentak dalam Isu Layanan Dasar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas pengalaman kepemimpinan penjabat kepala daerah serta pembelajaran dalam menjaga kualitas pelayanan publik selama masa transisi politik.

Bima menjelaskan bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan besarnya anggaran, kemampuan politik, ataupun keberhasilan administratif. Kepercayaan tumbuh ketika kebijakan pemerintah berjalan konsisten dengan kinerja yang ditunjukkan serta pengalaman masyarakat saat menerima pelayanan.

“Satu hal yang tidak ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), satu hal yang tidak pernah ditulis di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yaitu kepercayaan atau trust. Ini adalah modal utama,” jelasnya.

Menurut Bima, kepercayaan masyarakat menjadi kebutuhan penting bagi seluruh kepala daerah, termasuk mereka yang berstatus penjabat (Pj.). Para penjabat menghadapi tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan legitimasi politik dan ketidakpastian masa jabatan hingga tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial serta dinamika politik di daerah.

Meski demikian, Bima menilai para Pj. kepala daerah juga memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan pemerintahan. Pengalaman birokrasi dan jejaring pemerintahan di tingkat nasional menjadi modal, sementara ruang pengambilan keputusan yang relatif lebih independen dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka.

“Tidak punya mindset memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu kecuali soal kinerja birokrasi,” ujarnya.

Bima menekankan bahwa berbagai kelebihan dan tantangan tersebut pada akhirnya bergantung pada kapasitas kepemimpinan setiap individu. Ia menilai kepala daerah definitif maupun penjabat sama-sama memiliki peluang dan tantangan dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Karena plus minusnya sama [dengan kepala daerah definitif], peluang dan tantangannya sama. At the end of the day, it's all about personal leadership,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif harus berangkat dari kemauan untuk melayani masyarakat. Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang tidak hanya menunjukkan kehadiran pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Menurutnya, capaian pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada laporan program atau pemenuhan target administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga kepercayaan publik dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pengalaman para Pj. kepala daerah selama masa penugasan dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pemimpin daerah lainnya. Praktik kepemimpinan yang berhasil maupun tantangan yang dihadapi dapat memberikan gambaran mengenai cara menjaga kinerja birokrasi dan kesinambungan pelayanan dasar.

Bima berharap studi pembelajaran mengenai pengalaman para penjabat kepala daerah yang telah dibukukan dapat menjadi referensi untuk memperkuat kualitas kepemimpinan di pemerintahan daerah. Ia juga mendorong agar pengalaman tersebut tidak sekadar menjadi sumber inspirasi, tetapi turut mengajak para pemimpin merefleksikan tanggung jawab mereka kepada masyarakat.

“Ini akan menjadi sosok-sosok yang memberikan kontemplasi, memberikan sosok-sosok tidak saja menginspirasi, tapi membuat kita merenung tentang arti kepemimpinan,” tandasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Counsellor Governance and Human Development DFAT Kedutaan Besar Australia Joanna O’Shea, Team Leader Program SKALA Petra Karetji, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Akmal Malik, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA. Sejumlah pejabat terkait lainnya juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Melalui forum diseminasi ini, pembelajaran dari pengalaman para Pj. kepala daerah diharapkan dapat memperkaya perspektif kepemimpinan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga.