Kerugian Karhutla Rp123 Triliun, RI Didesak Evaluasi Mitigasi

Pemerintah didorong membentuk tim pemulihan ekosistem dan mengevaluasi usaha penyebab kebakaran.

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 dinilai tidak lagi dapat dipandang semata sebagai bencana akibat cuaca ekstrem. Pemerintah didorong memperkuat mitigasi, mengevaluasi izin usaha, serta memperketat pengawasan pengelolaan lahan untuk menekan risiko kebakaran dan potensi kerugian ekonomi yang dapat mencapai ratusan triliun rupiah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab karhutla. Kerentanan lahan gambut dan aktivitas korporasi juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi," kata Bhima, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Bhima, perubahan pola karhutla yang mulai menjangkau wilayah di luar episentrum kebakaran selama ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi pencegahan.

Ia menilai strategi pemerintah selama ini terlalu berfokus pada moratorium izin di lahan gambut Sumatra dan Kalimantan. Sementara itu, data 2026 menunjukkan ancaman kebakaran mulai merambah kawasan gambut di Papua Selatan.

Besarnya dampak karhutla terlihat dari kajian Celios yang memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai sekitar 39,29 triliun hingga 123,1 triliun rupiah.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman terhadap ketahanan ekonomi nasional.

“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026,” jelas Huda.

Dalam perhitungannya, kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas perdagangan, pertanian, akomodasi, serta makanan dan minuman mencapai 29,54 triliun rupiah atau sekitar 0,23 persen dari PDB nasional.

Kalimantan Barat mencatat dampak nominal terbesar, yakni 5,7 triliun rupiah, disusul Papua Barat 4,3 triliun rupiah dan Nusa Tenggara Timur 2,8 triliun rupiah.

Celios juga memperkirakan karhutla berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak bersih daerah sekitar 269,86 miliar rupiah. Dampak tersebut dapat menjalar melalui keterkaitan antarsektor, termasuk industri pengolahan kayu, pulp and paper, hingga furnitur.

Dari sisi kesehatan, Celios memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi terdampak ISPA dengan total biaya kesehatan sekitar 9,75 triliun rupiah.

Efek Berantai

Secara terpisah, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan dampak ekonomi karhutla dapat jauh lebih besar daripada nilai lahan atau hutan yang terbakar.

“Bencana mempunyai multiplier effect yang sering tidak terlihat pada hari pertama. Awalnya mungkin kebakaran lahan. Setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah," kata Fakhrul.

Kabut asap dapat meningkatkan gangguan pernapasan dan biaya kesehatan, sementara kualitas udara yang memburuk berpotensi menurunkan produktivitas pekerja serta mengganggu kegiatan sekolah.

Gangguan juga dapat menjalar ke penerbangan, transportasi, distribusi barang, perdagangan lokal, dan aktivitas masyarakat. Di wilayah yang bergantung pada pertanian, kekeringan berkepanjangan dapat memengaruhi ketersediaan air dan produksi pangan, yang pada akhirnya berpotensi menekan pendapatan masyarakat dan harga pangan.

Menurut Fakhrul, pencegahan bencana juga merupakan bagian dari menjaga keberlangsungan ekonomi. Keberhasilan pencegahan sering kali justru tidak terlihat karena kerugian yang seharusnya terjadi berhasil dihindari.