Keamanan Dipertanyakan, Koalisi Minta Audit Menyeluruh terhadap 30 JPO di Jakarta

JAKARTA – Audit terhadap jembatan penyeberangan orang (JPO) menjadi langkah penting untuk memastikan aspek keselamatan, kelayakan struktur, dan kenyamanan pengguna tetap terjaga.

Pemeriksaan berkala dapat mengidentifikasi potensi kerusakan sejak dini sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan sekaligus memperpanjang usia infrastruktur.

Lebih dari itu, audit JPO mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas fasilitas publik agar mobilitas masyarakat berlangsung dengan aman, efisien, dan berkelanjutan.

Koalisi Pejalan Kaki meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaudit sedikitnya 30 jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dinilai belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna menjamin keselamatan pengguna.

"Kami merekomendasikan 30 JPO terutama yang akan direkomendasikan dirobohkan atau direvitalisasi," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/7).

Alfred merinci rekomendasi tersebut telah disampaikan sejak 2015--2016 berdasarkan hasil pendataan terhadap sekitar 200 JPO di Jakarta.

Menurut dia, hasil kajian saat itu menemukan sekitar 30 JPO yang perlu menjadi prioritas untuk dievaluasi.

Alfred mengatakan evaluasi tidak selalu berujung pada pembongkaran JPO. Menurut dia, pemerintah dapat menentukan langkah lanjutan melalui kajian, apakah JPO direvitalisasi sesuai standar, dibangun kembali, atau diganti dengan zebra cross maupun pelican crossing sesuai karakteristik jalan.

"Dirobohkan atau bisa direvitalisasi ulang dengan sesuai dengan spesifikasinya Kementerian PU atau diganti dengan zebra cross tapi dengan kajian terlebih dahulu bagaimana volume kendaraan dan yang lain-lain, lebar jalan dan yang lain-lain," ucapnya.

Alfred menilai audit perlu dilakukan terhadap seluruh JPO di Jakarta, termasuk untuk menilai kelayakan konstruksi dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah membuka hasil audit kepada publik agar masyarakat mengetahui kondisi masing-masing JPO.

Selain itu, Alfred mendorong pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas apabila suatu JPO diganti dengan zebra cross atau pelican crossing, termasuk dengan membatasi kecepatan kendaraan dan melengkapi rambu peringatan tinggi kendaraan di sekitar JPO untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Sebelumnya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menyatakan penyeberangan jalan (pelican crossing) pengganti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean sudah bisa digunakan pejalan kaki.

Upaya tersebut dilakukan pasca kejadian truk bermuatan alat berat yang menabrak jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta pada Selasa (14/7).