Perkuat Ekonomi Pesisir, KKP Siapkan 200 Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan pembangunan sekitar 200 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua untuk memperkuat ekonomi pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pembangunan tersebut menjadi bagian dari perluasan program KNMP yang diarahkan ke wilayah pesisir, pulau kecil, dan daerah terpencil.

“Contohnya nanti di Papua. Kita membangun sekitar 200 titik bersama-sama dengan TNI, 200 titik di Papua untuk Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Didit dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut dia, program tersebut dirancang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi perikanan secara terpadu, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil tangkapan.

KKP juga mendorong keterhubungan KNMP dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar hasil perikanan masyarakat dapat terserap sekaligus memberikan nilai tambah di daerah.

“Mengapa kami membangun Kampung Nelayan Merah Putih dan tambak-tambak yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ini karena (akan) terjadi peningkatan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Didit mengatakan KKP telah melakukan asesmen terhadap sejumlah wilayah, termasuk Samber-Binyeri di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sebagai salah satu contoh pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Ia menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) di wilayah tersebut meningkat dari 109 menjadi 113 setelah pelaksanaan program pendampingan dan pengembangan kegiatan perikanan.

"Dan ini kami harapkan daerah-daerah terpencil lainnya dilakukan seperti itu bersama-sama dengan masyarakat setempat,” ucap Didit.

Menurut dia, peningkatan NTN menggambarkan bertambahnya kemampuan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga nelayan dibandingkan pengeluaran yang harus mereka tanggung.

KKP juga akan melanjutkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Didit menyampaikan pemerintah menyiapkan 100 lokasi sebagai model awal yang dapat ditiru dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Ia meminta Tim Ekspedisi Patriot yang dikirim oleh Kementerian Transmigrasi membantu memetakan potensi, kebutuhan infrastruktur, komoditas unggulan, serta kesiapan masyarakat di lokasi pengembangan program.

“Kami berharap nanti Tim Ekspedisi Patriot 2026 bisa memberikan masukan kepada kami mengenai apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk hasil-hasilnya,” tuturnya.

Selain pembangunan kampung nelayan, KKP menjalankan sejumlah program prioritas berbasis ekonomi biru, antara lain perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budi daya, serta pengurangan sampah plastik di laut.

Didit menekankan industrialisasi perikanan harus tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian sumber daya laut.

Pengendalian perikanan tangkap dilakukan melalui pengaturan kuota, modernisasi kapal, ketertelusuran hasil tangkapan, pembenahan rantai dingin, serta pengawasan terhadap jenis dan jumlah komoditas yang ditangkap.

“Perikanan tangkap tidak mengambil habis-habisan dari laut kita. Makanya kami membuat modernisasi kapal perikanan sehingga kita tahu komoditas apa saja yang ditangkap dan jumlahnya bisa diatur,” ungkap dia.

KKP turut menyiapkan pengembangan budi daya tematik di sekitar 40.000 titik hingga 2029 untuk menyeimbangkan produksi dari perikanan tangkap dengan perikanan budi daya.

Menurut Didit, peningkatan budi daya dapat mengurangi tekanan terhadap stok ikan di laut sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir.

Ia menambahkan pengembangan ekonomi biru harus berkelanjutan, layak dilaksanakan, dapat diterima masyarakat, serta menghasilkan manfaat ekonomi yang dinikmati langsung oleh nelayan dan warga pesisir.

Pada 2026, KKP menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 1.000 lokasi dengan prioritas awal antara lain pada lima provinsi di Pulau Papua. Penetapan lokasi didahului survei terhadap kesiapan lahan, kondisi sosial ekonomi, kegiatan perikanan, infrastruktur pendukung, dan komitmen pemerintah daerah.