Kejar Hilirisasi Garam, Pemerintah Percepat Pembangunan Kawasan Industri Rote Ndao

KUPANG – Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri garam sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Integrasi antara produksi, pengolahan, dan distribusi diharapkan mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, serta daya saing garam domestik.

Agar memberikan dampak optimal, pengembangannya perlu didukung teknologi, infrastruktur, serta kemitraan yang kuat antara pemerintah, industri, dan petambak garam.

Pemerintah pusat dan daerah mengakselerasi penyelesaian pengadaan lahan untuk memastikan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berjalan sesuai rencana.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor terkait program strategis nasional (PSN) yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT di Kupang, Selasa (28/7).

Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, yang dihadiri Plt. Deputi II Kepala Staf Presiden Popy Rufaidah, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden Herbert Marpaung, Tenaga Ahli Muda Kedeputian II Kantor Staf Presiden Haris Budi Laksono, dan Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan RI Miftahul Huda.

Hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Kakanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya, Kakanwil BPKP Provinsi NTT Kapsari, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT Yohannes Oktovianus, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan di Kantor Staf Presiden pada 16 Juli 2026.

Agenda utama pembahasan difokuskan pada percepatan penyelesaian pengadaan lahan sebagai prioritas utama guna memberikan kepastian hukum bagi pembangunan K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao.

Pada momentum tersebut, Plt. Deputi II Kepala Staf Presiden Popy Rufaidah menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden memiliki mandat untuk mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas nasional agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kami dari Kantor Staf Presiden memiliki tugas untuk mengawal sekaligus melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program-program prioritas di seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian," ujarnya.

Ia menegaskan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi serta mencari solusi atas berbagai kendala, khususnya terkait pengadaan lahan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan K-SIGN.

"Setiap persoalan pasti memiliki solusi. Hari ini kita hadir bersama sebagai pemerintah untuk mencari jalan keluar atas persoalan pengadaan lahan pembangunan K-SIGN. Program ini merupakan program strategis nasional yang diharapkan menjadi ikon baru Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Rote Ndao," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional tidak hanya dipandang sebagai proyek pengembangan sektor garam semata, tetapi sebagai bagian dari transformasi ekonomi kawasan selatan Indonesia yang akan memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah.

"Kehadiran Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao akan membuka lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri hilir berbasis garam, memperkuat ketahanan industri nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah, Gubernur NTT ingin memastikan investasi strategis ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT yang sejak awal mendukung penuh penetapan pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

"Sejak pertama kali memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao, Pemerintah Provinsi NTT menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini karena diyakini akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," ujarnya.

Meski demikian, Gubernur mengakui bahwa proses pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penyelesaian pengadaan tanah.

Oleh karena itu, seluruh tahapan harus diselesaikan dengan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

"Pembangunan yang berkualitas harus berdiri di atas fondasi hukum yang kuat. Karena itu, penyelesaian aspek legalitas lahan merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditawar," katanya.

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung percepatan penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok), melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai kewenangan, memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin hak-hak masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Setelah mendengar pandangan berbagai pihak, perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, serta seluruh pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah strategis guna mempercepat penyelesaian persoalan pengadaan lahan.

Seluruh proses akan dilaksanakan melalui mekanisme, tahapan, dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional dapat segera direalisasikan.

Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao diharapkan menjadi salah satu penggerak utama hilirisasi industri garam nasional, memperkuat upaya mewujudkan swasembada garam Indonesia, sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 2 ribu hektare lahan untuk K-SIGN tersebut di Rote Ndao. Namun kini potensi luasnya justru mencapai 13 ribu hektare.

KKP menargetkan satu hektare itu sekali panen bisa mencapai 200 ton per musim atau per tahun di Rote Ndao.

Sehingga jika luas lahan itu bisa digunakan dan hasil panen maksimal maka di dua tahun berikutnya hasil panen bisa mencapai 350 ribuan ton.