Anggota DPR: Negara Tidak Boleh Biarkan Kekerasan Jadi Budaya

JAKARTA -- Anggota Komisi XIII DPR RI bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan Rieke Diah Pitaloka mengatakan negara tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menyoroti beberapa peristiwa kekerasan di tengah masyarakat hingga merenggut nyawa seseorang terjadi dari tanggal 24 hingga 26 Juli 2026 di sejumlah daerah di Tanah Air. Mulai dari maling ayam yang tewas di Tabanan, Bali, satpam di waduk Jatiluhur, Purwakarta, bentrokan antarwarga di Menteng-Matrataman, Jakarta, dan seorang pencuri motor yang meninggal dikeroyok massa di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

“Fenomena ini merupakan peringatan serius, bahwa negara tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan, penyelesaian setiap persoalan di negara hukum harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil, bukan melalui tindakan balas dendam, atau penghukuman oleh massa.

Ia mengingatkan, ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum, ruang bagi kekerasan akan semakin terbuka yang pada akhirnya mengancam persatuan bangsa.

Penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan solidaritas sosial, serta kehadiran negara yang berpihak pada rakyat, kata dia, diperlukan, di tengah tekanan ekonomi, meningkatnya kerentanan sosial, dan ketidakpastian global, serta stabilitas nasional yang terjadi saat ini.

Dalam kurun waktu tiga hari itu terjadi empat peristiwa yang menunjukkan praktik kekerasan baik dipicu oleh konflik sosial maupun tindakan main hakim sendiri, semakin mengkhawatirkan dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Sebagai respon atas peristiwa tersebut, Rieke merekomendasikan agar negara hadir memastikan setiap bentuk kekerasan, termasuk aksi main hakim sendiri diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Aparat penegak hukum wajib bertindak cepat, transparan, dan akuntabel untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara,” terangnya.

Kemudian, pemerintah bersama aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh elemen bangsa perlu memperkuat pendidikan toleransi, membangun ruang dialog, mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik secara damai, serta mencegah penyebaran provokasi, ujaran kebencian, dan isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Negara harus memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi, psikososial, pemulihan ekonomi, serta jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya,” katanya.

Perlindungan tersebut, lanjut dia, dipastikan harus berpihak kepada masyarakat kecil yang paling rentan menjadi korban kekerasan, maupun dampak sosial yang ditimbulkan.

Rieke mengingatkan, peristiwa ini menjadi pengingat menjelang Hari Kemerdekaan RI bahwa kemerdekaan hanya akan bermakna apabila setiap warga negara dapat hidup dengan aman, memperoleh perlindungan hukum, dan menikmati keadilan tanpa rasa takut.

“Indonesia tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

“Persatuan nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan musyawarah harus tetap menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa menuju Indonesia yang adil, aman, dan bermartabat,” sambungnya.