Sulit Ekonomi Melaju Jika Kredit ke UMKM Hanya Tumbuh 1 Persen

JAKARTA - Target Pertumbuhan ekonomi Pemerintah di atas 6 persen tahun ini dinilai sulit tercapai jika pertumbuhan kredit ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya 1 persen hingga Juni 2026. Sedangkan pertumbuhan kredit secara nasional mencapai 12,6 persen. 

Padahal kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60 persen. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan kesenjangan pertumbuhan kredit UMKM dan kredit secara nasional menunjukkan adanya persoalan struktural.

Selain akses pembiayaan, masalah utamanya dari permintaan yang lemah akibat penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang menekan omzet dan arus kas.

Di sisi lain, bank masih memandang UMKM sebagai segmen dengan risiko lebih tinggi karena banyak pelaku usaha belum memiliki pembukuan rapi, legalitas lengkap, maupun rekam jejak keuangan memadai.

Hal itu jelasnya menyebabkan pertumbuhan kredit korporasi jauh lebih tinggi, yakni mendekati 20 persen. Bank cenderung cari aman menyalurkan kredit ke debitur yang memiliki agunan kuat, arus kas stabil, dan informasi keuangan lebih transparan.

“Karena itu, peningkatan pembiayaan UMKM tidak cukup mengandalkan subsidi bunga atau mengejar target penyaluran kredit. Yang dibutuhkan adalah penguatan ekosistem agar UMKM menjadi lebih layak dibiayai,” ungkapnya.

Regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 disebut sudah mengarah kepada penguatan ekosistem, dengan membuka pemanfaatan data alternatif seperti riwayat transaksi digital dan kekayaan intelektual dalam proses penilaian kredit.

Namun, implementasi tersebut dinilai harus disertai peningkatan kapasitas pelaku usaha, mulai dari pembukuan sederhana, pemisahan rekening usaha dan pribadi, hingga digitalisasi transaksi, mengingat kualitas data akan meningkatkan akurasi penilaian risiko oleh perbankan.

Tidak Mendorong Produktivitas

Di saat yang sama, pembiayaan katanya harus diikuti kepastian pasar. Jika permintaan belum pulih, maka tambahan kredit justru berpotensi meningkatkan beban utang tanpa mendorong produktivitas.

“Pengalaman Korea Selatan dan Thailand menunjukkan bahwa UMKM yang terhubung dengan rantai pasok perusahaan besar melalui kontrak jangka panjang memiliki arus kas yang lebih stabil, sehingga lebih mudah memperoleh pembiayaan. Model seperti ini layak diperkuat di Indonesia melalui insentif bagi korporasi yang bermitra dengan UMKM,” katanya.

Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dianggap juga perlu terus difokuskan ke sektor produktif agar dampaknya terhadap investasi dan penciptaan nilai tambah lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut ada dua faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM hanya 1 persen hingga Juni 2026, jauh di bawah pertumbuhan kredit nasional 12,6 persen.

Dari sisi permintaan atau demand Nailul menilai daya beli masyarakat yang rendah membuat UMKM enggan mengajukan pinjaman ke bank. “Mereka khawatir usahanya akan susah bertahan, dan mereka gagal bayar,” kata Nailul.

Di sisi lain, penyaluran kredit dari bank ke UMKM juga menurun. Nailul menyebut bank semakin berhati-hati karena risiko gagal bayar di segmen UMKM meningkat. “Faktor supply kredit dari bank ke UMKM juga sedang menurun karena tingkat gagal bayar UMKM meningkat bahkan mendekati 5 persen. Risiko gagal bayar di segmen UMKM membuat bank tidak berani menyalurkan banyak ke UMKM,” katanya.