Mangrove Harus Dikelola secara Berkelanjutan demi Keamanan Ekosistem Pantai

JAKARTA – Sebagai soko guru ekosistem pantai, maka mangrove harus dikelola secara berkelanjutan. Pelaku industri kehutanan menyatakan siap berkontribusi dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan sebagai upaya memulihkan ekosistem tumbuhan penahan abrasi itu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso mengatakan menyambut baik penguatan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dalam pengelolaan mangrove.

Menurut dia, luasnya ekosistem mangrove yang berada di kawasan hutan menunjukkan pentingnya kebijakan kehutanan dalam memastikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan.

“Mangrove harus ditempatkan sebagai aset strategis nasional. Ekosistem ini bukan hanya menyimpan karbon dan melindungi pesisir, tetapi juga menjadi ruang kehidupan serta sumber ekonomi bagi masyarakat,” kata Soewarso.

Menurut dia, keberhasilan rehabilitasi tidak cukup diukur dari jumlah bibit atau luas penanaman, tetapi juga dari tingkat kelangsungan hidup tanaman, pemulihan fungsi ekosistem, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Dia menegaskan dunia usaha kehutanan dapat berkontribusi melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemantauan, pengembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan produk mangrove nonkayu.

“Dunia usaha tidak boleh berhenti pada penanaman yang bersifat simbolis. Harus ada pemeliharaan, pengukuran hasil, pendampingan masyarakat, dan kepastian bahwa manfaat ekologis serta ekonominya berlangsung dalam jangka panjang,” ujar dia.

Sebelumnya Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki memaparkan upaya nyata Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam pemulihan ekosistem mangrove, di mana hingga akhir 2025, Kemenhut bersama para mitra berhasil merehabilitasi seluas 91.678 hektare. 

Pada 2026 Kemenhut menargetkan rehabilitasi pada lebih dari 17.000 hektare di berbagai wilayah Indonesia melalui kolaborasi lintas mitra pembangunan, seperti Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Forest Programme VI, Japan International Cooperation Agency (JICA), hingga Nature-based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (Nasclim).

"Tidak hanya berdampak pada perbaikan lingkungan, program rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan mangrove ini terbukti memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat pesisir," ujar Wamenhut di sela Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, Minggu (26/7) .

Menurut dia, dukungan kolaboratif tersebut telah menciptakan lapangan kerja bagi 64.386 orang, mendukung lahirnya 63 Peraturan Desa tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, serta menyalurkan hibah usaha masyarakat sebesar Rp 16,29 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove mampu memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung," ujar dia.

Terkait hal itu Wamenhut menekankan tiga pilar utama yang menjadi pondasi keberlanjutan ekosistem mangrove ke depan yakni komitmen, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Peringatan bertema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang” itu diisi dengan rangkaian penanaman mangrove di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang dan acara puncak di kawasan Wantilan, Taman Hutan Raya Ngurah Rai. 

q