Backlog 109 Ribu Rumah! Menteri PKP Kebut Brebes Dapat 783 Bantuan Rumah

JAKARTA– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/7).

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena masih memiliki tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang cukup tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, penyaluran berbagai program perumahan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah harus diberikan berdasarkan data yang valid serta dilaksanakan secara terbuka agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Kepentingan kami membantu rakyat dengan data desil 1–4 yang dilakukan secara transparan dan tolong siapkan dari tempat Ibu untuk aktif dalam pelaksanaannya," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah adalah peningkatan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2026, jumlah penerima BSPS meningkat drastis menjadi 783 unit rumah dari hanya 20 unit pada tahun 2025 atau naik sekitar 30 kali lipat dengan persentase kenaikan mencapai 3.915 persen.

Selain itu, Menteri PKP juga menyetujui usulan peningkatan kuota rumah subsidi di Provinsi Jawa Tengah dari 25 ribu unit menjadi 50 ribu unit. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus mengurangi backlog perumahan di Kabupaten Brebes yang saat ini tercatat mencapai 109.559 unit.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga mendorong implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan agar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pelaku usaha mikro seperti nasabah PNM Mekaar, memiliki akses pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau untuk membangun maupun meningkatkan kualitas rumahnya.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas hunian, Kementerian PKP juga mengintegrasikan Program Gentengisasi di Kabupaten Brebes ke dalam pelaksanaan Program BSPS. Program tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap rumah yang sudah tidak layak, seperti seng berkarat, dengan genteng produksi lokal sehingga rumah menjadi lebih sehat, nyaman, aman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penggunaan produk dalam negeri.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP terhadap percepatan pembangunan perumahan di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program serta memastikan seluruh proses berjalan secara akuntabel dan transparan.

"Terima kasih atas dukungan Bapak Menteri PKP untuk audiensi ini dan kami akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya dengan cepat dan transparan," ujar Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro, Sesditjen Kawasan Permukiman Musrifah, serta Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi.