RI-Tiongkok Percepat IDC-CEPA, Persaingan Dagang Makin Sengit

JAKARTA – Indonesia dan Tiongkok sepakat mempercepat persiapan perundingan Indonesia-Tiongkok Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA) untuk memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan bilateral antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi dan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Urusan Ekonomi Kementerian Perdagangan Tiongkok (MOFCOM) Chen Chao di Kantor MOFCOM, Beijing.

Edi mengatakan CEPA diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dengan mengedepankan kerja sama yang saling melengkapi.

“Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui CEPA. Kami ingin CEPA mengedepankan kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, sehingga manfaatnya dirasakan kedua belah pihak,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/9).

Ia memaparkan Tiongkok merupakan tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia.

Sepanjang 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok mencapai 64,82 miliar dolar AS, atau meningkat 7,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi investasi, Tiongkok dan Hong Kong juga masuk dalam tiga besar negara asal penanaman modal asing (PMA) di Indonesia pada 2025, dengan realisasi masing-masing sebesar 7,5 miliar dolar AS dan 10,6 miliar dolar AS.

Meski memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang kuat, Indonesia dan Tiongkok belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral.

Selama ini, kerja sama perdagangan kedua negara berlangsung dalam kerangka ASEAN-Tiongkok Free Trade Area (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Pihak Tiongkok menyambut baik ajakan tersebut. Chen Chao optimistis CEPA akan membawa manfaat bagi pelaku usaha di kedua negara.

Selanjutnya, kedua pihak akan bersama-sama memetakan cakupan kerja sama yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Kami juga akan melibatkan kamar dagang dan asosiasi usaha agar CEPA benar-benar menjawab kebutuhan dunia usaha,” ungkap Deputi Edi.

Selain pembahasan CEPA, Indonesia dan Tiongkok turut membahas pengembangan ekonomi hijau melalui Green Partnership Agreement for Development (GPAD), sebuah inisiatif Tiongkok untuk memperkuat perdagangan dan investasi hijau, terutama bagi negara-negara berkembang.

“Bagi kami, implementasi adalah yang utama. Kerja sama ekonomi hijau tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus bisa dijalankan dan memberi nilai tambah,” ujar dia.

Kedua pihak juga sepakat negara-negara berkembang perlu lebih aktif dalam penyusunan aturan dan standar ekonomi hijau di tingkat global.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia turut menyatakan dukungan terhadap World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO).

Perjanjian pendirian organisasi di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut telah ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama negara-negara founding members pada 16 Juli 2026.

Indonesia berkomitmen mempercepat proses ratifikasi perjanjian tersebut.

Dukungan terhadap WAICO diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital Indonesia, khususnya dalam pengembangan kecerdasan artifisial dan talenta digital serta akses yang adil terhadap teknologi tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Edi menyampaikan apresiasi kepada MOFCOM atas penyelenggaraan Seminar on Upskilling Negotiation Skill for Indonesian Official oleh the Academy for International Business Officials (AIBO).

Kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama peningkatan kapasitas antara Kemenko Perekonomian dan MOFCOM.

Pemerintah Tiongkok berencana menggelar program peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara (ASN) Indonesia di sektor strategis, seperti kecerdasan artifisial (AI) dan perdagangan digital, teknologi, negosiasi, serta isu global lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko Perekonomian melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia akan mengusulkan Letter of Intent (LoI) kerja sama peningkatan kapasitas.