Persaingan AI Ancam Kedaulatan Digital

Indonesia harus memperkuat infrastruktur, regulasi, riset, dan talenta agar tidak hanya menjadi pasar AI, melainkan mampu menjaga kemandirian teknologi di era ekonomi digital.

Yogyakarta – Persaingan global dalam pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dinilai tidak lagi sekadar menjadi perlombaan inovasi teknologi, tetapi telah bergeser menjadi perebutan pengaruh yang berpotensi mengancam kedaulatan digital suatu negara.

Pakar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Arie Kusuma Paksi mengingatkan bahwa AI kini tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga memunculkan risiko geopolitik karena telah berkembang menjadi instrumen perebutan kekuatan global. Menurut dosen Program Studi Hubungan Internasional UMY tersebut, AI diperebutkan berbagai negara karena mampu menentukan dominasi di bidang ekonomi, militer, hingga keamanan siber.

“AI adalah teknologi dua wajah. Negara yang mampu menguasai AI akan memperoleh keunggulan ekonomi sekaligus keunggulan strategis di bidang militer dan intelijen. AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir pada masa lalu, yakni sebagai aset strategis yang harus dikuasai negara,” kata Arie, sebagaimana diberitakan Antara di Yogyakarta, Senin (20/7).

Ia menjelaskan inti persaingan tersebut berada pada penguasaan cip semikonduktor berteknologi tinggi yang menjadi "otak" pengembangan AI modern. Amerika Serikat (AS) terus membatasi ekspor cip canggih ke Tiongkok, namun menurut Arie, kebijakan itu justru dapat memacu kemandirian teknologi Tiongkok.

“Ketika akses terhadap cip dibatasi, Tiongkok semakin terdorong membangun industri cip-nya sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat mempercepat kemandirian teknologi mereka,” ujarnya.

Arie menilai AI juga berpotensi memperlebar kesenjangan kekuatan antarnegara. Negara yang memiliki data dalam jumlah besar, kapasitas komputasi tinggi, serta talenta riset unggul akan terus memperbesar keunggulannya.

“Keunggulan AI bersifat akumulatif. Semakin banyak data, kapasitas komputasi, dan peneliti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terus unggul dibandingkan negara lain,” katanya.

Menurut dia, perebutan pengaruh global kini tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam semata, melainkan bergeser ke penguasaan infrastruktur digital seperti pusat data, pabrik semikonduktor, dan jaringan kabel internet bawah laut.

“Kita melihat dunia mulai terbelah ke dalam blok-blok teknologi. Persaingan ini membuat isu yang sebelumnya murni bisnis berubah menjadi isu keamanan nasional sehingga kerja sama perdagangan internasional pun menjadi semakin kompleks,” katanya.

Arie menilai Indonesia masih lebih banyak berperan sebagai pengguna sekaligus pasar AI dibandingkan sebagai pengembang teknologi. Meski pemerintah menargetkan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 12 persen atau setara 366 miliar dollar AS pada 2030, ia mengingatkan target tersebut harus dibuktikan melalui implementasi nyata.

Rantai Pasok Global

Senada dengan itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai Indonesia harus memperkuat fondasi infrastruktur AI agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu mengambil peran dalam rantai pasok global.

“Kita selama ini disibukkan bermain di hilir, tapi kita melupakan yang hulu. Padahal hilir itu cuma produk akhir yang mungkin lebih tepat buat negara-negara yang menjadikan dirinya sebagai pasar, sementara yang di hulu, infrastruktur AI ini sangat penting,” kata Nezar.

Ia menambahkan Indonesia memiliki peluang masuk ke rantai pasok global melalui hilirisasi sumber daya seperti pasir silika yang menjadi bahan baku industri semikonduktor.

“Potensi Indonesia untuk masuk ke global supply chain itu cukup besar. Kalau kita lihat di infrastruktur untuk membuat semikonduktor dibutuhkan pasir silika. Ada 340 juta ton kurang lebih cadangan pasir silika di Indonesia,” ujarnya.