Kelompok Garis Keras Iran Memperingatkan Potensi Kudeta saat Gencatan Senjata dengan AS Berada Di Bawah Tekanan

TEHERAN - Ketegangan politik di Iran dilaporkan semakin memanas. Faksi-faksi paling garis keras di negara itu menuduh para pejabat tinggi pemerintah melakukan "kudeta halus" terhadap kepemimpinan revolusi, di tengah rapuhnya gencatan senjata dengan Amerika Serikat yang kembali berada di bawah tekanan.

Dikutip Times of India, yang mengacu pada laporan eksklusif CNN, tuduhan tersebut memperlihatkan semakin dalamnya perpecahan di internal elite Republik Islam Iran setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Situasi memanas setelah prosesi pemakaman Ali Khamenei. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mendapat sambutan penuh permusuhan dari sebagian pelayat.

Massa dilaporkan meneriakkan slogan "mati bagi mereka yang berkompromi" kepada Pezeshkian. Sementara Araghchi disebut menjadi sasaran lemparan batu dan diteriaki sebagai "pengkhianat" karena perannya dalam merundingkan gencatan senjata dengan Washington serta upaya pelonggaran sanksi Amerika Serikat.

Kemarahan kelompok ultra-garis keras dipicu keyakinan bahwa pemerintah telah menyerah kepada Amerika Serikat alih-alih membalas kematian Ali Khamenei. Mereka juga menuding para pejabat mengabaikan kewenangan Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, yang hingga kini masih sangat jarang tampil di hadapan publik sejak menggantikan ayahnya.

Kelompok garis keras menuduh Presiden Pezeshkian, Ketua Parlemen sekaligus kepala negosiator Mohammad Bagher Ghalibaf, serta Abbas Araghchi sedang mengonsolidasikan kekuasaan ketika Mojtaba Khamenei tidak terlihat di ruang publik.

Pakar Iran yang berbasis di Amerika Serikat, Arash Azizi, mengatakan absennya Mojtaba justru memicu berkembangnya berbagai spekulasi mengenai perebutan kekuasaan di Teheran.

"Ketidakhadiran Mojtaba membuat mereka tidak memiliki akses kepadanya. Pada saat yang sama, Ghalibaf dan sekutunya dianggap secara efektif mengendalikan negara. Karena itulah kelompok ultra-garis keras menuduh Ghalibaf dan Pezeshkian merancang sebuah 'kudeta' terhadap Mojtaba," ujar Azizi. 

Beberapa hari sebelum pemakaman Ali Khamenei, anggota parlemen garis keras Mahmoud Nabavian bahkan secara terbuka mempertanyakan arah pemerintahan.

Ia memperingatkan masyarakat Iran dengan mengatakan, "Apakah sebuah kudeta sedang dipersiapkan?"

Setelah pemakaman berlangsung, Nabavian kembali menyerukan pembalasan atas kematian Ali Khamenei dan menegaskan bahwa pihaknya akan melawan setiap upaya kudeta.

Menurut CNN, prosesi pemakaman berubah menjadi ajang konsolidasi kelompok garis keras yang menuntut dimulainya kembali aksi militer terhadap Amerika Serikat serta menolak segala bentuk kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Ketegangan semakin meningkat setelah Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) kembali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Serangan tersebut dibalas oleh Amerika Serikat dan memicu kembali seruan dari kelompok garis keras agar pemerintah membatalkan gencatan senjata.

Bahkan sebelum bentrokan kembali terjadi, ancaman terhadap pemerintah sudah mulai bermunculan.

Seorang penyanyi religi yang memiliki kedekatan dengan aparat keamanan Iran, Mohammad Ali Bakhshi, melontarkan ancaman keras kepada Presiden Pezeshkian.

"Tuan Presiden, jika syarat-syarat pemimpin tidak dipenuhi, maka kamilah yang akan menjadi pedang di leher Anda. Kami akan menghadirkan neraka bagi Anda."

Sementara itu, anggota parlemen garis keras lainnya, Kamran Ghazanfari, menuduh para pejabat tinggi negara berusaha mengurangi kewenangan Pemimpin Tertinggi.

Menurutnya, pemerintah sedang memperbesar peran Dewan Keamanan Nasional Tertinggi sekaligus mengurangi peran Pemimpin Tertinggi dan parlemen.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai "kudeta politik" yang dijalankan secara bertahap.

Mahmoud Nabavian dan seorang anggota parlemen lain yang menentang kesepakatan dengan Amerika Serikat dicopot dari Komisi Keamanan Nasional parlemen pekan ini.

Sejumlah analis menilai langkah tersebut merupakan upaya kubu pemerintah untuk menyingkirkan unsur-unsur paling radikal dari pusat pengambilan keputusan.

Peneliti dari German Institute for International and Security Affairs, Hamidreza Azizi, mengatakan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf kini berupaya mengurangi pengaruh kelompok garis keras karena dianggap semakin membebani stabilitas sistem politik Iran.

"Kita melihat Ghalibaf mulai menggunakan pengaruhnya untuk menyingkirkan kelompok garis keras. Mereka menjadi beban bagi sistem dan kini membawa persaingan politik mereka ke ruang publik, terutama ketika situasi Iran semakin tidak stabil," kata Hamidreza Azizi.

Meski persaingan politik di dalam negeri semakin terbuka, para analis menilai kepemimpinan Iran pada dasarnya masih memiliki tujuan yang sama, yakni mengakhiri konflik dengan cara memperoleh pelonggaran sanksi internasional tanpa kehilangan pengaruh strategisnya di Selat Hormuz.

Namun, terus absennya Mojtaba Khamenei dari ruang publik serta meningkatnya tekanan dari kelompok ultra-garis keras kembali memunculkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang kini memegang kendali kekuasaan di Republik Islam Iran.

Di tengah situasi tersebut, mantan Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki bahkan menyerukan tindakan langsung terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan.

Ia mengusulkan agar Iran menyerang salah satu pangkalan militer AS di Timur Tengah dan menangkap sekitar 100 tentara Amerika untuk dibawa ke Iran sebagai bentuk balasan.