Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Strategis Perpendek Rantai Distribusi Pangan

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) perlu diperkuat sebagai agregator pangan desa untuk memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Bhima mengatakan, fungsi agregator penting agar produk pertanian, kerajinan, dan industri kreatif desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.

“Soal Koperasi Desa Merah Putih, saran saya kalau mau bertahan maka harus menjadi agregator,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, selama ini sejumlah produk desa masih menghadapi rantai pasok yang panjang dan akses pasar yang terbatas.

Karena itu, KDMP perlu diarahkan untuk menyerap, mengonsolidasikan, dan memperluas pemasaran produk desa agar harga komoditas pertanian menjadi lebih baik.

Dia menilai, penguatan fungsi agregator juga dapat membantu menjaga pasokan pangan sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa.

“Nah, ini dengan fungsi agregator dia bisa (meningkatkan) ekspor, dia bisa (memperkuat) nilai tambah (hasil produksi), sehingga harga komoditas pertanian juga akan lebih bagus,” ujarnya.

Ia menyarankan, KDMP tidak hanya berfokus menjadi usaha ritel atau warung agar tidak bersaing langsung dengan warung rakyat dan pelaku UMKM yang sudah berjalan.

Menurut Bhima, koperasi desa justru perlu lebih fokus menjadi penghubung antara produksi masyarakat desa dan pasar yang lebih luas melalui sistem agregasi, distribusi, serta penguatan nilai tambah.

Ia juga mendorong agar fungsi tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara dan badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.

“Saran untuk menjadi agregator inilah yang harusnya dilakukan juga oleh Agrinas, sehingga Agrinas juga bisa menyerap produk-produk pertanian, produk-produk kerajinan, produk-produk industri kreatif dari desa-desa,” ucapnya.

Bhima mengatakan, kolaborasi tersebut dapat mendukung pembiayaan, distribusi, dan orientasi ekspor produk desa sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Ia menambahkan, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional saat ini masih sekitar 15 persen dari total ekspor nasional.

Menurut dia, kontribusi tersebut berpotensi naik menjadi sekitar 25-30 persen apabila fungsi agregator koperasi desa berjalan optimal.

“Itu butuh (memperkuat peran sebagai) agregator tadi ya. Nah, selama ini itu yang kurang, fungsi-fungsi koperasi sebagai agregator masih sangat sedikit, sebagian besar koperasi simpan pinjam. Jadi kalau ada perubahan seperti itu, maka bisa mengamankan pasokan pangan, bisa mendorong nilai ekspor UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, KDMP dapat menjadi agregator pangan desa apabila perannya dalam ekosistem pangan dijalankan dengan benar.

“Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi agregator pangan desa jika peran dalam ekosistem pangan dilaksanakan dengan benar,” ungkapnya.

Menurut Esther, peran tersebut mencakup fungsi sebagai penyerap hasil panen atau offtaker, penyedia infrastruktur penyimpanan seperti gudang dan cold storage, serta pendukung program prioritas seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan, penguatan peran tersebut dapat membantu memotong rantai pasok yang terlalu panjang dan menjaga kualitas produk pertanian sebelum didistribusikan.

Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan fungsi offtaker KDKMP penting untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa KDMP akan turut menyerap hasil pertanian, hortikultura, peternakan, hingga perikanan masyarakat.

Pemerintah pada Sabtu (16/5) meresmikan operasional 1.061 KDMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa, distribusi pangan, dan koperasi berbasis masyarakat.

Hal tersebut bagian dari target pembangunan 80 ribu KDMP secara bertahap di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan, pembiayaan, dan pengembangan usaha desa.