15 Daerah Jadi Percontohan Kapitalisasi Bonus Demografi

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan pemberian insentif tersebut dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Nanti kalau mereka kita evaluasi memiliki capaian prestasi yang baik, kita akan mengupayakan insentif berikutnya. Kita sudah sepakat dengan Kemendagri. Jumlahnya masih kita diskusikan,” kata Budi.

Ia menjelaskan insentif tersebut direncanakan diberikan pada 2027, dengan mekanisme dan besaran yang masih dalam pembahasan bersama Kemendagri.

Menurut dia, sebanyak 15 kabupaten/kota yang menjadi daerah percontohan PJPK telah mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada 2026 dan diprioritaskan kembali untuk memperoleh bantuan tersebut pada 2027.

Budi menyebut Kemendukbangga sebelumnya menghadapi pembatasan alokasi BOKB pada 2027. Namun, pihaknya memperjuangkan agar 15 daerah percontohan tetap diprioritaskan menerima bantuan untuk mendukung operasionalisasi PJPK.

Selain alokasi dasar BOKB, pemerintah akan mengevaluasi capaian masing-masing daerah sebagai dasar untuk mengupayakan tambahan insentif. “Yang tambahan insentifnya nanti menunggu kesepakatan dengan Kemendagri,” kata Budi.

Ia menjelaskan PJPK merupakan instrumen tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang terencana sejak lahir hingga lanjut usia. Ant/S-2