Tak Cukup Bangun Fisik, Bappenas Tekankan Infrastruktur Sosial Lawan Perubahan Iklim

JAKARTA – Mitigasi perubahan iklim menjadi strategi krusial untuk menekan laju pemanasan global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penguatan pembangunan rendah karbon.

Upaya ini mencakup transisi menuju energi bersih, perlindungan hutan, peningkatan efisiensi energi, hingga pengembangan ekonomi sirkular.

Selain mengurangi risiko bencana iklim, kebijakan mitigasi juga dapat mendorong investasi hijau, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat ketahanan pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim jangka panjang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan penanganan infrastruktur sosial untuk menghadapi perubahan iklim.

“Jelas bahwa persoalan iklim akan mempengaruhi infrastruktur fisik, tetapi ternyata infrastruktur sosial juga harus ditangani karena persoalan kenaikan muka laut akibat perubahan iklim juga berpengaruh kepada orang-orang,” ucapnya dalam agenda Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7).

Dalam kesempatan tersebut, dia menceritakan bahwa Bappenas baru saja menghadiri Sustainable Conference di Jerman yang membahas tentang dampak perubahan iklim terhadap dunia. Menurut Rachmat, para pimpinan dari berbagai negara menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya diwaspadai, tetapi dihadapi dan diatasi.

Karena itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa perbaikan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara, tak cukup untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun, diperlukan juga penanganan persoalan infrastruktur sosial karena dampak dari perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

“Pada akhirnya, orang-orang yang ada di pulau-pulau kecil, orang-orang yang tinggal di wilayah Pantai Utara Jawa, mereka lah yang paling merasakan dampak nyatanya,” ungkap dia.

Bappenas mengingatkan bahwa jika wilayah utara Jawa tak dapat mengatasi kenaikan air permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim, maka secara otomatis berpengaruh terhadap capaian Produk Domestik Bruto (PDB).

“60 persen lebih PDB kita ada di pulau Jawa, 70 persen lebih ada di wilayah utara Jawa, 26 persen lebih ada di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) Kalau itu tergenang, itu terendam, maka otomatis PDB kita langsung terpengaruh. Bukan hanya orang-orang yang terpengaruh, tetapi perekonomian kita yang berpengaruh,” ujar Rachmat Pambudy

“Jadi Bapak Menko (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono), setelah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, keberadaan orang-orang, layanan orang-orang berupa rumah sakit, fasilitas pendidikan, layanan-layanan sifatnya sosial supaya masyarakat lebih sejahtera, tampaknya juga di bawah tanggung jawab Bapak,” kata Menteri PPN.

Dua hal lagi yang dinilai menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator (Kemenko) IPK ialah membangun infrastruktur ekonomi dan infrastruktur digital.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, pihaknya berkomitmen menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Adapun dalam implementasi, Kemenko IPK dan Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa yang bertanggung jawab menuntaskan masalah-masalah itu.