Kepastian Kebijakan, Tantangan Terbesar Pengembangan PLTS

Senin, 13 Jul 2026, 01:15 WIB

» PLTS harus dipandang sebagai strategi meningkatkan daya saing ekonomi nasional, bukan agenda lingkungan semata.

JAKARTA - Potensi energi surya Indonesia yang mencapai sekitar 3.294 gigawatt (GW) hanya akan menjadi angka di atas kertas, jika Pemerintah tidak mampu mempercepat realisasi investasi.

Ket. Foto: Sumber Energi - Minat Investor terhadap Proyek PLTS Sebenarnya Cukup Tinggi — Sumber: antara

Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, mengatakan tantangan terbesar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) saat ini bukan lagi pada ketersediaan sumber daya, melainkan kepastian kebijakan dan pelaksanaan proyek.

Fahmi mengatakan minat investor terhadap energi bersih sebenarnya terus meningkat seiring kebutuhan industri global terhadap pasokan listrik rendah emisi. Namun, investor membutuhkan kepastian mengenai jadwal pengadaan proyek, skema pembelian listrik, serta konsistensi regulasi agar investasi dapat segera direalisasikan.

“Investor tidak hanya melihat besarnya potensi energi surya Indonesia, tetapi juga kepastian proyek yang bisa segera dikerjakan dan menghasilkan keuntungan,” kata Fahmi.

Menurut dia, PLN memegang peran strategis dalam mempercepat transisi energi nasional. Kepastian rencana pengadaan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi, hingga kemudahan proses bisnis akan menentukan seberapa cepat investasi energi surya dapat masuk ke Indonesia. Tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain yang lebih agresif menawarkan kepastian investasi energi hijau.

Fahmi menilai percepatan investasi energi surya bukan hanya berkaitan dengan pencapaian target bauran energi baru terbarukan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menarik investasi manufaktur, pusat data, industri kendaraan listrik, hingga sektor-sektor lain yang kini mensyaratkan penggunaan energi bersih dalam rantai pasoknya. Karena itu, pengembangan PLTS harus dipandang sebagai strategi meningkatkan daya saing ekonomi nasional, bukan agenda lingkungan semata.

Pemerintah tambahnya perlu memastikan koordinasi yang lebih kuat antara kementerian terkait dan PLN agar berbagai rencana pengembangan energi surya tidak berhenti pada tataran perencanaan.

“Indonesia sudah memiliki modal berupa potensi energi surya yang sangat besar. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian mengeksekusi kebijakan secara konsisten sehingga potensi tersebut benar-benar berubah menjadi investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi," kata Fahmi.

Penurunan Biaya Investasi

Di waktu lain,Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menilai PLTS kini semakin menarik secara ekonomi dan teknologi.

“Teknologinya semakin mature sehingga harganya menurun kualitasnya meningkat,” ujar Hafidz.

Dia pun menguraikan terjadi penurunan biaya investasi yang signifikan. “Perbandingannya secara kasar, dulu investasi per 1 megawatt (MW) di kisaran 2 juta dollar AS, sekarang turun antara 700 ribu sampai 1 juta dollar AS, dengan tingkat efisiensi meningkat dan daya panel juga mampu naik 3 kali lipat dari 200wp kini menjadi 700wp. Durabilitas juga naik dari 20 tahun menjadi 30-35 tahun,” jelasnya.

Menurut Hafidz, penurunan harga itu didorong oleh persaingan produsen panel surya global yang sangat kompetitif sehingga mendorong inovasi.

Produksi panel surya juga dalam negeri mulai meningkat. Namun Hafidz mencatat komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya baru berkisar 40-50 persen.

“Ke depan pemerintah harus terus mendorong insentif dari sisi supply agar kualitas panel makin baik, melalui R&D industri domestik,” katanya.

Selain itu, ia mendorong adanya skema dukungan untuk dua segmen. Pertama, proyek pembangkit surya skala besar di atas 100 MW. Kedua, PLTS atap penggunaan sendiri di atas 1 MW untuk industri dan kawasan green estate seperti apartemen, hotel, perkantoran dan perumahan.

Hafidz juga menyoroti peran PLN. Ia menilai PLN bisa masuk ke bisnis renewable sebagai provider dan mendisrupsi bisnis distribusinya melalui mekanisme baru.

“Peran PLN sangat penting mengingat UU Ketenagalistrikan masih mengunci sistem bundling dimana PLN satu-satunya distributor listrik yang memungkinkan jual beli listrik,” paparnya.

Di tengah ketidakpastian global dan kenaikan harga energi primer batubara serta pelemahan rupiah, maka investasi pembangkit surya akan jauh lebih menguntungkan ke depan.

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan potensi pengembangan energi surya Indonesia yang besar yakni mencapai sekitar 3.294 gigawatt (GW) mampu menjadi motor pertumbuhan investasi energi bersih, sekaligus mendukung target transisi energi nasional dalam beberapa tahun mendatang.

“Saat ini fokusnya adalah investasi lebih cepat untuk menyediakan energi bersih yang juga dicari oleh banyak industri strategis dan investor untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Putra kepada Antara akhir pekan lalu.

Ia mengatakan saat ini minat investor terhadap proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebenarnya cukup tinggi. Putra mengatakan yang dibutuhkan adalah kepastian jadwal pengadaan proyek oleh PLN agar investasi dapat segera direalisasikan.

Komitmen pemerintah membangun tambahan kapasitas pembangkit hingga 100 GW dinilai menjadi sinyal positif bagi dunia usaha, terutama jika proyek-proyek tersebut dapat berjalan dalam 12-24 bulan ke depan.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

Berita Terbaru

Apakah Rambut Botak Bisa Tumbuh Lagi? Kenali Tandanya

Sukhoi TNI AU Tergelincir di Lanud Hasanuddin Hingga Area Rumput Dekat Jalan Makassar-Maros

LRT Jakarta Pasang Tarif Promo Rp5.000! Rute Velodrome-Manggarai Siap Diresmikan

Cetak Sejarah di Paris! AG.AL Juara Club Champion EWC 2026, Kantongi Hadiah Rp110 Miliar

Paket Pernikahan Elegan di Pusat Jakarta! Mangkuluhur ARTOTEL Suites Buka Harga Mulai Rp25 Juta

Agrowisata Petik Anggur Kini Jadi Tren Wisata Baru di Kepulauan Riau

Mendagri: Korban Gempa NTT Bisa Cetak Ulang Dokumen KTP, KK, hingga BPKB Secara Gratis

BMKG: 6.409 Gempa Bumi Susulan Guncang Flores

DPR Dorong Pemerintah Buka Potensi Wajib Pajak Baru

KPK Tekankan Pentingnya Penguatan Integritas Kampus usai OTT di Unsoed

Kemenbud Fokus Pulihkan Warisan Budaya dari Desa Adat Sade Pasca Kebakaran 

Ada Apa dengan Rekening Dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu? Polda Metro Jaya Jelaskan

Heboh Rekening Aktivis Pati Diduga Diblokir, DPR Buka Suara dan Hubungi Bank

Parkir Rp60.000 per Jam Bikin Geger, Ini Respons Pramono

Udara Jakarta Terancam Polusi, Pramono Minta Masyarakat Hentikan Kebiasaan Bakar Sampah

Karhutla Makin Serius! Kemenhub Terbitkan 35 Izin Pesawat Asing Bantu Atasi Kebakaran

Bukan Sekadar Diskon! Subsidi Motor Listrik Disebut Bisa Pacu Industri Nasional

Gerak Cepat Atasi Karhutla! Operasi Modifikasi Cuaca Berlanjut, BMKG Kini Bergerak ke Berau

Nasib 193 Pedagang Ikan Kramat Jati Terungkap, Bakal Dipindah ke Lokbin

Bukan Sekadar Kebakaran! Presiden Minta Usut Dugaan Koneksi Pembakar Lahan dan Korporasi

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.