Kepastian Kebijakan, Tantangan Terbesar Pengembangan PLTS

Senin, 13 Jul 2026, 01:15 WIB

» PLTS harus dipandang sebagai strategi meningkatkan daya saing ekonomi nasional, bukan agenda lingkungan semata.

JAKARTA - Potensi energi surya Indonesia yang mencapai sekitar 3.294 gigawatt (GW) hanya akan menjadi angka di atas kertas, jika Pemerintah tidak mampu mempercepat realisasi investasi.

Ket. Foto: Sumber Energi - Minat Investor terhadap Proyek PLTS Sebenarnya Cukup Tinggi — Sumber: antara

Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, mengatakan tantangan terbesar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) saat ini bukan lagi pada ketersediaan sumber daya, melainkan kepastian kebijakan dan pelaksanaan proyek.

Fahmi mengatakan minat investor terhadap energi bersih sebenarnya terus meningkat seiring kebutuhan industri global terhadap pasokan listrik rendah emisi. Namun, investor membutuhkan kepastian mengenai jadwal pengadaan proyek, skema pembelian listrik, serta konsistensi regulasi agar investasi dapat segera direalisasikan.

“Investor tidak hanya melihat besarnya potensi energi surya Indonesia, tetapi juga kepastian proyek yang bisa segera dikerjakan dan menghasilkan keuntungan,” kata Fahmi.

Menurut dia, PLN memegang peran strategis dalam mempercepat transisi energi nasional. Kepastian rencana pengadaan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi, hingga kemudahan proses bisnis akan menentukan seberapa cepat investasi energi surya dapat masuk ke Indonesia. Tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain yang lebih agresif menawarkan kepastian investasi energi hijau.

Fahmi menilai percepatan investasi energi surya bukan hanya berkaitan dengan pencapaian target bauran energi baru terbarukan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menarik investasi manufaktur, pusat data, industri kendaraan listrik, hingga sektor-sektor lain yang kini mensyaratkan penggunaan energi bersih dalam rantai pasoknya. Karena itu, pengembangan PLTS harus dipandang sebagai strategi meningkatkan daya saing ekonomi nasional, bukan agenda lingkungan semata.

Pemerintah tambahnya perlu memastikan koordinasi yang lebih kuat antara kementerian terkait dan PLN agar berbagai rencana pengembangan energi surya tidak berhenti pada tataran perencanaan.

“Indonesia sudah memiliki modal berupa potensi energi surya yang sangat besar. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian mengeksekusi kebijakan secara konsisten sehingga potensi tersebut benar-benar berubah menjadi investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi," kata Fahmi.

Penurunan Biaya Investasi

Di waktu lain,Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menilai PLTS kini semakin menarik secara ekonomi dan teknologi.

“Teknologinya semakin mature sehingga harganya menurun kualitasnya meningkat,” ujar Hafidz.

Dia pun menguraikan terjadi penurunan biaya investasi yang signifikan. “Perbandingannya secara kasar, dulu investasi per 1 megawatt (MW) di kisaran 2 juta dollar AS, sekarang turun antara 700 ribu sampai 1 juta dollar AS, dengan tingkat efisiensi meningkat dan daya panel juga mampu naik 3 kali lipat dari 200wp kini menjadi 700wp. Durabilitas juga naik dari 20 tahun menjadi 30-35 tahun,” jelasnya.

Menurut Hafidz, penurunan harga itu didorong oleh persaingan produsen panel surya global yang sangat kompetitif sehingga mendorong inovasi.

Produksi panel surya juga dalam negeri mulai meningkat. Namun Hafidz mencatat komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya baru berkisar 40-50 persen.

“Ke depan pemerintah harus terus mendorong insentif dari sisi supply agar kualitas panel makin baik, melalui R&D industri domestik,” katanya.

Selain itu, ia mendorong adanya skema dukungan untuk dua segmen. Pertama, proyek pembangkit surya skala besar di atas 100 MW. Kedua, PLTS atap penggunaan sendiri di atas 1 MW untuk industri dan kawasan green estate seperti apartemen, hotel, perkantoran dan perumahan.

Hafidz juga menyoroti peran PLN. Ia menilai PLN bisa masuk ke bisnis renewable sebagai provider dan mendisrupsi bisnis distribusinya melalui mekanisme baru.

“Peran PLN sangat penting mengingat UU Ketenagalistrikan masih mengunci sistem bundling dimana PLN satu-satunya distributor listrik yang memungkinkan jual beli listrik,” paparnya.

Di tengah ketidakpastian global dan kenaikan harga energi primer batubara serta pelemahan rupiah, maka investasi pembangkit surya akan jauh lebih menguntungkan ke depan.

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan potensi pengembangan energi surya Indonesia yang besar yakni mencapai sekitar 3.294 gigawatt (GW) mampu menjadi motor pertumbuhan investasi energi bersih, sekaligus mendukung target transisi energi nasional dalam beberapa tahun mendatang.

“Saat ini fokusnya adalah investasi lebih cepat untuk menyediakan energi bersih yang juga dicari oleh banyak industri strategis dan investor untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Putra kepada Antara akhir pekan lalu.

Ia mengatakan saat ini minat investor terhadap proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebenarnya cukup tinggi. Putra mengatakan yang dibutuhkan adalah kepastian jadwal pengadaan proyek oleh PLN agar investasi dapat segera direalisasikan.

Komitmen pemerintah membangun tambahan kapasitas pembangkit hingga 100 GW dinilai menjadi sinyal positif bagi dunia usaha, terutama jika proyek-proyek tersebut dapat berjalan dalam 12-24 bulan ke depan.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.