Bapanas Ungkap Stok Beras Pemerintah Capai 5,2 Juta Ton

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi perberasan nasional masih terkendali di tengah potensi El Nino. Hal itu didukung Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 5,2 juta ton.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan jumlah CBP yang tersimpan di Perum Bulog saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah memastikan cadangan tersebut siap digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.

"Indonesia mempunyai CBP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton. Jumlah tersebut tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, namun kita harus tetap waspada menghadapi El Nino," kata Sarwo dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Menurut dia, kekuatan cadangan pangan menjadi modal pemerintah menghadapi dinamika perubahan iklim. Selain itu, produksi, distribusi, dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat.

"Dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat. Pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi," ucap dia.

Berdasarkan analisis Bapanas, dari jumlah tersebut hanya 55 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Sementara daerah lainnya masih berada dalam koridor HET.

Sarwo memastikan, pemerintah terus memperkuat intervensi melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta Gerakan Pangan Murah (GPM). Sejak Januari 2026, total intervensi CBP telah mencapai 1,36 juta ton.

Realisasi tersebut terdiri dari penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, kebutuhan golongan anggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tertentu, hingga penanganan bencana alam. Program tersebut menjadi instrumen menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.

"Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 GPM di 37 provinsi. Kemudian juga di lebih dari 378 kabupaten kota," ucap Sarwo.

Ia mengatakan, penyaluran beras SPHP juga terus diperluas untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah kembali menyiapkan bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat mulai Juli 2026.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, mengatakan perkembangan harga beras masih relatif terkendali. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras juga mulai menurun.

"Ini ada dua komoditi yang perlu mendapat perhatian yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi," kata Ateng.

BPS mencatat terdapat 113 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras pada minggu pertama Juli 2026. Jumlah tersebut turun dibandingkan akhir Juni 2026 yang mencapai 138 kabupaten/kota.

"Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 kabupaten/kota. Namun kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi," ujar dia.

Di sisi lain, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga beras melalui berbagai intervensi, bahkan beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir.

"Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir. Kami meminta seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kita aktifkan pasar murah," kata Amran.

Berdasarkan data BPS, inflasi pangan sepanjang Januari-Juni 2026 berada di angka 1,61 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,15 persen.

Pemerintah memastikan berbagai program stabilisasi pangan terus berjalan untuk menjaga harga tetap terkendali. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan inflasi tetap berada sesuai sasaran nasional. ils/I-1