Bapanas Sebut Gerakan Pangan Murah Efektif Kendalikan Inflasi Daerah

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan daerah. Bapanas mencatat, daerah yang aktif menggelar GPM memiliki tingkat inflasi lebih terkendali.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas pelaksanaan GPM. Menurutnya, daerah yang jarang melaksanakan GPM cenderung mengalami tekanan inflasi lebih tinggi.

"Bahwa provinsi-provinsi yang tidak aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu termasuk provinsi-provinsi yang inflasinya terbesar. Ini adalah kelompok yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah sangat sedikit," kata Tomsi dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Ia mencontohkan sejumlah daerah yang rutin menggelar GPM mampu menjaga inflasi tetap stabil hingga Juni 2026. Beberapa di antaranya yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Mereka yang melaksanakan GPM-nya banyak sekali. Seperti contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ini inflasinya tidak terlalu tinggi," ucap dia.

Berdasarkan data Bapanas, Jawa Tengah telah melaksanakan 892 kali GPM sepanjang Januari hingga Juli 2026 dengan inflasi 2,92 persen. Sementara Jawa Barat menggelar 726 kali GPM dengan inflasi 3,08 persen.

Jawa Timur tercatat melaksanakan 549 kali GPM dengan inflasi 3,36 persen. Sedangkan Sulawesi Selatan menggelar 539 kali GPM dengan tingkat inflasi 3,56 persen.

Tomsi meminta daerah yang masih minim melakukan intervensi pangan memperbanyak pelaksanaan GPM. Hal tersebut dinilai membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga lebih terjangkau.

"Sangat signifikan antara aktifnya provinsi, kota, kabupaten melaksanakan GPM dengan angka inflasinya," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan pemerintah telah menyiapkan cadangan pangan untuk mempercepat intervensi ketika terjadi kenaikan harga. Cadangan tersebut tersebar melalui jaringan gudang Perum Bulog di berbagai wilayah.

"Jadi kita sudah mapping di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kalau misalnya di daerah tersebut ada gejolak harga misalnya beras, itu langsung diintervensi oleh BUMN kita melalui Bulog atau ID FOOD," ucap Sarwo.

Ia mengatakan, kesiapan infrastruktur distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan. Saat ini Bulog memiliki sekitar 1.500 gudang yang tersebar di 514 kabupaten/kota.

"Memang kaitan dengan harga ini yang sering bergejolak itu di Indonesia Timur. Tapi itu pun tidak masalah karena Bulog langsung dapat mengintervensi," ucap dia.

Bapanas mencatat hingga 3 Juli 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 5.566 kali. Kegiatan tersebut tersebar di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota.

Selain itu, GPM menjadi salah satu kanal utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat. Hingga 7 Juli 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 431 ribu ton atau 52,1 persen dari target tahun ini.

Pemerintah memastikan pelaksanaan GPM akan terus diperluas, terutama di daerah yang mengalami tekanan harga pangan. Langkah ini dilakukan agar inflasi tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 1,5 sampai 3,5 persen. ils/I-1