Salah Satu PM yang Pernah Ada di Tiongkok Zhu Rongji Meninggal

BEIJING – Saat ini warga tiongkok tengah berduka karena mantan Perdana Menteri Zhu Rongji meninggal dunia. Umurnya cukup mengagumkan, dia meninggal pada usia 97 tahun. Zhu meninggal karena sakit di Beijing, Rabu (12/8) pukul 11.06 waktu setempat.

Zhu menjabat sebagai perdana menteri pada periode 1998–2003 dan menjadi tokoh penting dalam proses masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), membuka akses pabrik-pabrik di negara tersebut ke pasar internasional, serta menarik investasi asing.

Mendampingi presiden China saat itu Jiang Zemin, Zhu disebut memelopori reformasi sistem fiskal dan perpajakan, serta melakukan perombakan besar-besaran terhadap rezim perpajakan yang berfokus pada pembagian beban pajak yang lebih adil dan penyederhanaan sistem pajak serta memperkenalkan sistem pembagian pajak rasional antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga disebut secara aktif mendorong reformasi sistem keuangan, mengatur lebih lanjut fungsi bank sentral, memperdalam reformasi bank komersial, sistem valuta asing, serta pasar sekuritas dan berjangka, dan mendorong pembentukan sistem pasar keuangan nasional yang terpadu dan terbuka dengan persaingan yang tertib serta regulasi yang ketat.

Zhu menjadikan reformasi badan usaha milik negara sebagai mata rantai utama dalam reformasi struktur ekonomi.

Ia menekankan perlunya upaya maksimal untuk mendorong penempatan kembali kerja bagi pekerja yang terkena PHK dan memperkuat sistem jaminan sosial.

Ia juga memajukan reformasi perumahan, secara bertahap mengganti sistem alokasi perumahan bagi karyawan dengan tunjangan perumahan dalam bentuk uang serta turut menyempurnakan sistem penyediaan perumahan perkotaan bertingkat dengan perumahan yang terjangkau sebagai komponen utama.

Perubahan-perubahan tersebut membantu menjaga pertumbuhan ekonomi China tetap di atas 8 persen per tahun pada periode 2000-2010, dengan puncak pertumbuhan mencapai 14,2 persen pada 2007.

Zhu lahir pada 23 Oktober 1928 di Changsha, Provinsi Hunan, China tengah, provinsi yang sama asal pemimpin besar TIongkok Mao Zedong.

Ia menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Elektro Universitas Tsinghua, Beijing pada 1947-1951 kemudian bergabung dengan Partai Komunis China (PKC) pada Oktober 1949.

Dari tahun 1951 hingga 1983, Zhu bekerja di berbagai tempat dan memegang sejumlah jabatan terkait urusan ekonomi di departemen serta lembaga pemerintah daerah dan pusat.

Ia sempat dicap sebagai "kaum kanan" pada 1957 karena memuji reformasi di Hungaria dan Yugoslavia sehingga diasingkan ke pedesaan untuk melakukan kerja kasar selama Revolusi Kebudayaan (1966–1976).

Namun namanya kembali dipulihkan pada 1979 sehingga karirnya melesat hingga menjabat sebagai wakil direktur Komisi Ekonomi Negara (yang kini sudah tidak ada) pada 1983-1987.

Antara 1987 dan 1991, ia berturut-turut menjabat sebagai wakil sekretaris Komite Kota Shanghai PKC, wali kota Shanghai, dan sekretaris Komite Kota Shanghai PKT.

Di Shanghai, ia mendorong pemerintah kota untuk menyesuaikan struktur industrinya, menumbuhkan kekuatan pembangunan baru, meningkatkan daya saing internasional, serta menempuh jalur pembangunan yang berorientasi pada ekspor.

Pada 1991, Zhu diangkat sebagai wakil perdana menteri Dewan Negara menyusul Jiang, atasan Zhu yang dpanggil ke Beijing oleh Deng Xiaoping sebagai pemimpin partai.

Pada bulan Oktober 1992, Zhu terpilih sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral PKC beserta komite tetapnya, dan memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Negara.

Pada Juni 1993, ia merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Sentral China dan aktif mendorong kebijakan reformasi dan keterbukaan maupun upaya modernisasi Tiongkok.

Ia mengorganisasi berbagai langkah untuk mengatasi masalah rantai utang yang dikenal sebagai "utang segitiga" (triangular debts).

Selain itu, ia mengkaji dan mengembangkan untuk memperbaiki makroekonomi, sehingga memberikan kontribusi signifikan dan efektif dalam meredam ekonomi yang mengalami overheating (pertumbuhan berlebihan), mengendalikan inflasi, dan mewujudkan "pendaratan lunak" (soft landing) ekonomi.

Ia mendorong upaya penertiban dan pemulihan tatanan di sektor fiskal dan perpajakan, mempercepat reformasi fiskal dan pajak, serta membantu memperbaiki sistem regulasi keuangan Tiongkok.

Pada bulan September 1997, Zhu terpilih kembali sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) beserta komite tetapnya.

Zhu mendobrak sikap kepemimpinan yang selama itu menganggap diri mereka tidak pernah salah, dengan cara mengakui kegagalan resmi serta bersedia memikul tanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Ia pernah meminta maaf di televisi nasional atas kegagalan kabinetnya dalam melindungi masyarakat, menyusul sebuah ledakan di sebuah sekolah di China selatan yang menewaskan sedikitnya 42 orang, yang sebagian besar adalah anak-anak.

Pada bulan Maret 1998, Zhu ditunjuk sebagai Perdana Menteri Dewan Negara.

Menghadapi dampak krisis keuangan Asia dan bencana banjir besar di Tiongkok, ia melaksanakan rencana Komite Sentral Partai untuk beralih dari kebijakan fiskal dan moneter yang agak ketat menuju kebijakan fiskal yang proaktif dan kebijakan moneter yang hati-hati, memperluas permintaan domestik, serta memperdalam reformasi di bidang-bidang utama, sehingga mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pesat.

Zhu memimpin upaya untuk mendapatkan keanggotaan WTO setelah melalui negosiasi maraton yang telah dimulai sejak tahun 1980-an.

Status keanggotaan tersebut mengukuhkan perdagangan bebas sebagai komitmen nasional, sekaligus memberi Zhu sarana untuk memaksa pejabat daerah agar berhenti memberikan perlindungan khusus bagi perusahaan-perusahaan tertentu.

Upaya Zhu sempat terancam gagal saat ia berkunjung ke Washington pada 1999 karena pemerintahan Clinton menolak tawaran tersebut sebab dianggap tidak memadai, sementara lawan-lawan politiknya di dalam negeri menuduhnya memberikan terlalu banyak konsesi; tapi, Zhu berhasil bertahan dan China akhirnya resmi bergabung dengan organisasi tersebut pada Desember 2001.

Ia memperkenalkan serangkaian kebijakan dan langkah untuk memperluas keterbukaan dan mendorong ekspor, sembari secara tegas mencegah devaluasi mata uang renminbi.

Ia juga mengambil langkah-langkah untuk secara aktif menarik investasi asing serta memanfaatkan pasar dan sumber daya domestik maupun internasional dengan lebih baik.

Zhu berupaya membangun sistem jaminan kehidupan dasar bagi pekerja yang terkena PHK dari badan usaha milik negara, sistem asuransi pengangguran, dan sistem jaminan kehidupan minimum bagi penduduk perkotaan. Ia juga melakukan upaya besar untuk mengatasi masalah seperti tunggakan upah dan penempatan kembali kerja bagi para pekerja yang terkena PHK.

Gaya kepemimpinannya yang menuntut membuat ia dijuluki "Bos" dan "Zhu Fengzi" atau "Zhu si Orang Gila" tapi sekaligus menghidupkan citra partai yang kaku dengan melontarkan lelucon di depan umum, terkadang dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan candaan.

Tawa pecah dalam sebuah konferensi pers tahun 1999 ketika ia berkomentar bahwa sebuah foto terbaru "membuat saya tampak seperti orang mati."

"Saya telah menyiapkan 100 peti mati di sini—99 untuk para pejabat korup dan satu untuk diri saya sendiri," ujar Zhu pada 1998, sebagaimana dikutip oleh surat kabar partai, *People’s Daily*.

Pada bulan Maret 2003, Zhu tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Dewan Negara. Zhu jarang tampil di depan umum setelah tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri.