Sering Bikin Pengendara Elus Dada, Wali Kota Semarang Bongkar Biang Kerok Rusaknya Jalur Kalipancur

SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang memastikan proyek perbaikan permanen terhadap jalur Kalipancur yang mengalami kerusakan parah di area tanjakan akan segera dieksekusi oleh tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Senin (6/7). 

"Perbaikan fisik jalan yang rusak menjadi tanggung jawab DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kota Semarang dan tim teknis siap turun ke lapangan," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Senin.

Namun, kata dia, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak karena menyangkut pengaturan lalu lintas hingga aktivitas angkutan tambang.

Ia menegaskan komitmen Pemkot Semarang dalam menghadirkan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman kembali.

Untuk jalan di jalur Kalipancur, Manyaran, kata dia, ditunjukkan melalui respons cepat atas keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan di kawasan tersebut.

Apalagi, jalur Kalipancur adalah jalur strategis yang menghubungkan Semarang bawah dengan wilayah Gunungpati tersebut sehingga menjadi perhatian khusus Pemkot Semarang.

"Karena tingginya mobilitas kendaraan, termasuk truk bermuatan besar yang kerap melintas," katanya.

Menurut dia, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama sehingga Pemkot Semarang segera menyiapkan langkah percepatan penanganan kerusakan jalan melalui DPU, sembari mengoordinasikan penyelesaian persoalan secara menyeluruh bersama instansi-instansi terkait.

Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak boleh hanya bersifat sementara, tetapi harus dikerjakan dengan matang agar kuat dan tahan lama.

Pemkot Semarang menginginkan solusi yang berkelanjutan sehingga kerusakan jalan tidak terus berulang akibat kendaraan dengan muatan berlebih maupun aktivitas angkutan tambang yang belum tertata.

Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan muatan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang.

Tak hanya fokus pada penanganan di lapangan, ia juga menilai pengawasan terhadap aktivitas usaha galian di tingkat hulu menjadi bagian penting dalam mencegah kerusakan jalan.

Mengingat, kata dia, kewenangan perizinan dan pengawasan operasional pertambangan berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jateng yang memiliki kewenangan terkait perizinan dan pengawasan operasional tambang," katanya.

Harapannya, kata dia, penanganan tidak hanya memperbaiki jalan yang rusak, tetapi juga mengatasi penyebabnya sehingga masyarakat memperoleh solusi yang tuntas dan berkelanjutan.