Myanmar akan Pulangkan 300.000 Pengungsi Rohingya ke Rakhine Setelah Kondisi Keamanan Membaik

BANGKOK - Pemerintah Myanmar yang didukung militer mengatakan, Sabtu (15/8), lebih dari 300.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh adalah mantan penduduk negara bagian Rakhine barat dan mereka akan dipulangkan setelah kondisi keamanan membaik.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar ini muncul ketika krisis pengungsi Rohingya memasuki tahun kesembilan, ketika ratusan ribu pengungsi masih tinggal di kamp-kamp di Bangladesh setelah melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 ketika militer melancarkan penindakan pasca-serangan kelompok pemberontak Rohingya terhadap pos-pos penjagaan di Rakhine.

Operasi tersebut memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh, bergabung dengan ratusan ribu orang lainnya yang telah tinggal di sana selama beberapa dekade setelah gelombang kekerasan sebelumnya yang dilakukan militer Myanmar.

Skala, organisasi, dan keganasan operasi tersebut menyebabkan tuduhan pembersihan etnis dan genosida dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis minoritas yang sah di negara itu. Pemerintah menyebut mereka orang Bengali untuk menyiratkan bahwa mereka adalah penduduk asli Bangladesh dan menetap secara ilegal di Myanmar.

Myanmar mengatakan telah memverifikasi 426.545 dari 828.824 pengungsi dalam daftar yang diberikan Bangladesh hingga akhir Juli, dan menetapkan 308.797 dari mereka yang diverifikasi adalah mantan penduduk Rakhine.

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan 113.507 orang tidak dapat diverifikasi dan 4.241 orang ditemukan terlibat dalam kegiatan terorisme.

Pernyataan itu mengatakan Myanmar akan terus bekerja sama dengan Bangladesh untuk menerima mantan penduduk yang telah diverifikasi ketika situasi keamanan di Rakhine menjadi lebih stabil.

Kementerian juga menolak klaim bahwa lebih dari 1 juta orang mengungsi dari Rakhine, dengan mengatakan bahwa lebih dari 540.000 orang menyeberang ke Bangladesh setelah kekerasan pada tahun 2017 sementara lebih dari 200.000 orang tetap berada di Rakhine utara.

Myanmar dan Bangladesh menyepakati proses repatriasi selama dua tahun pada tahun 2018.

Namun, situasi keamanan di Myanmar memburuk setelah kudeta militer pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, memicu perlawanan bersenjata yang meluas. Rencana untuk memulangkan para pengungsi belum berhasil.

Kekacauan yang kembali terjadi akibat pertempuran antara kelompok etnis Arakan Army yang berbasis di Rakhine dan militer memperebutkan kendali wilayah tersebut pada tahun 2023 memaksa lebih banyak pengungsi untuk melarikan diri ke Bangladesh dan tempat lain dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan nyawa mereka.

Tentara Arakan menguasai sebagian besar Rakhine setelah merebut wilayah dari militer dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi buruk di kamp-kamp pengungsi, pemotongan tajam bantuan asing, dan kurangnya prospek aman untuk kembali ke Myanmar telah menyebabkan semakin banyak pengungsi Rohingya yang mencoba menyeberangi lautan berbahaya menuju Malaysia dan Indonesia dengan perahu reyot.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada akhir Juli bahwa Myanmar telah setuju untuk menerimakembali 5.000 pengungsi Rohinya yang saat ini tinggal di Malaysia sebagai bagian dari program repatriasi.

Namun, seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Myanmar, Han Win Aung, mengatakan kepada Associated Press pada saat itu bahwa program repatriasi hanya berfokus pada warga negara Myanmar yang terverifikasi yang saat ini ditahan di pusat-pusat penahanan di Malaysia dan menolak laporan bahwa pemerintah akan menerima Rohingya.