Kebutuhan Dana Rp1.064 Triliun, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Skema Pembiayaan Inovatif

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat strategi pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing. Komitmen tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam Investor Daily Roundtable yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Pramono menjelaskan, pembangunan Jakarta ke depan tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kebutuhan pendanaan yang terus meningkat menuntut pemerintah mencari berbagai sumber pembiayaan baru agar pembangunan tetap berjalan optimal.

"Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal," ujar Pramono.

Ia menuturkan, setelah perpindahan Ibu Kota Negara, Jakarta akan semakin memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi nasional, investasi, bisnis, dan inovasi global. Karena itu, pembangunan jangka panjang tidak hanya difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung berbagai proyek strategis bernilai sekitar Rp657 triliun.

Sejumlah proyek prioritas yang disiapkan meliputi pembangunan Jakarta Sewerage System, pengembangan MRT sepanjang 62,1 kilometer, pembangunan LRT sepanjang 57,8 kilometer, hingga lebih dari 100 program pendukung transformasi Jakarta menjadi kota global. Seluruh proyek tersebut membutuhkan skema pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung target tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan. APBD akan diposisikan sebagai pengungkit investasi sehingga mampu menarik partisipasi sektor swasta dan lembaga keuangan dalam pembangunan.

Pramono menjelaskan, sejumlah skema pembiayaan yang tengah disiapkan antara lain obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), naming rights, climate finance, optimalisasi aset daerah, pembiayaan melalui BUMD, investasi swasta, corporate social responsibility (CSR), hingga pendanaan melalui pemanfaatan ruang.

"Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan. Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi," paparnya.

Ia menambahkan, penguatan kemandirian fiskal menjadi semakin penting seiring menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) bagi Jakarta pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan baru tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

"Kemandirian fiskal semakin penting karena Transfer ke Daerah untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun. Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan," tegasnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun proyek yang akan dibiayai melalui obligasi daerah meliputi:

1. Pembangunan transportasi publik.
2. Pembangunan rumah sakit.
3. Pembangunan sekolah.
4. Pembangunan rumah susun.
5. Infrastruktur sumber daya air.
6. Program pengendalian banjir.
7. Pembangunan gedung pemerintahan.

Pramono memastikan seluruh skema pembiayaan akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, kepercayaan investor akan semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tetap positif dan konsisten.

"Ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026 dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Jakarta juga meraih opini WTP dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut. Seluruh pembiayaan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat," pungkasnya.