Jaga Stabilitas Rupiah, BI Masih Perlu Menaikkan Suku Bunga Acuan

JAKARTA - Kondisi geopolitik dinilai menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan investor ragu akan kemampuan Pemerintah menerapkan disiplin anggaran dengan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto mengatakan tekanan global dan geopolitik berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap pasar negara berkembang, apalagi defisit fiskal akan membuat negara memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Rully menyarankan pemerintah mengomunikasikan kembali strategi fiskalnya secara jelas, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja atau penerbitan utang baru.

Indonesia kata Rully juga harus mempertahankan sovereign rating yang naik peringkat ke level BBB untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor pada Indonesia dan menghindari prospek negatif.

Selain defisit fiskal, Rully juga menyoroti Indonesia yang menghadapi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak yang meningkat akibat kebutuhan energi dalam negeri, serta arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi yang menyebabkan neraca finansial ikut memburuk.

“Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.

Rully mengatakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga acuan, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing melalui kenaikan yield obligasi.

Dia memperkirakan ekonomi Indonesia masih akan mengalami perlambatan akibat kombinasi dampak kenaikan suku bunga dan ruang fiskal yang lebih terbatas apabila tidak ada efisiensi untuk menjaga defisit.

Memasuki semester kedua 2026 hingga semester pertama 2027, perlambatan berpotensi semakin terasa seiring mulai munculnya dampak tertunda (lag effect) dari kenaikan suku bunga, yang umumnya baru dirasakan enam hingga dua belas bulan setelah kebijakan diterapkan.

Lebih Realistis

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Aloysius Gunadi Brata menilai pemerintah perlu bersikap realistis terhadap kapasitas fiskal negara dan mengevaluasi belanja program-program prioritas.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi APBN hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar 180,4 triliun rupiah atau 0,70 persen terhadap PDB. Sementara target defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 689,1 triliun rupiah atau 2,68 persen terhadap PDB. Dengan demikian, dalam lima bulan pertama tahun ini, lebih dari seperempat ruang defisit fiskal telah terpakai. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu defisit fiskal baru mencapai 0,09 persen terhadap PDB.

Menurut Aloysius, kondisi tersebut menunjukkan laju defisit fiskal tahun ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski pendapatan negara hingga Mei 2026 tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year on year), laju belanja pemerintah meningkat lebih tinggi. Realisasi belanja negara telah mencapai 1.365,4 triliun rupiah atau 35,5 persen dari target APBN dan tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ia menambahkan, pola belanja pemerintah yang umumnya meningkat pada kuartal III dan IV membuat muncul pertanyaan mengenai strategi pemerintah menjaga agar defisit tetap berada sesuai target.

“Siklus pengeluaran pemerintah biasanya menunjukkan di kuartal ketiga dan keempat akan lebih besar maka menjadi wajar ada pertanyaan bagaimana cara pemerintah memastikan target defisit fiskal bisa dicapai,” katanya.

Aloysius menjelaskan, secara teknis pemerintah hanya memiliki dua cara untuk menekan defisit, yakni menahan laju belanja sekaligus memaksimalkan penerimaan negara. Namun, menurutnya, kedua langkah tersebut sama-sama tidak mudah dilakukan. Hingga saat ini belum terlihat kebijakan yang benar-benar signifikan untuk menekan belanja negara.

Ia mencontohkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 268 triliun rupiah. Meski Pemerintah menyebut akan melakukan pemangkasan, nilainya hanya sekitar 40 triliun rupiah. “Ini memberikan indikasi bahwa pemerintah masih memiliki keengganan untuk benar-benar mengambil keputusan strategis untuk mengubah perspektif belanja proyek-proyek andalannya. Padahal di sinilah sumber-sumber utama dari defisit fiskal yang seharusnya lebih mudah dikendalikan secara internal,” katanya.

Di sisi penerimaan negara, Aloysius menilai ruang pemerintah juga semakin sempit. Rencana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), misalnya, memicu penolakan dari berbagai organisasi buruh. Di saat yang sama, pelaksanaan Sensus Ekonomi juga dinilai belum memperoleh respons optimal dari masyarakat karena muncul kekhawatiran data aset akan digunakan sebagai dasar peningkatan pajak.

“Jelaslah bahwa bila pemerintah memaksakan pengenaan pajak-pajak baru, respons masyarakat akan semakin negatif dan target menambah penerimaan negara pun bisa menguap,” kata Aloysius.

Sebab itu, Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih realistis, mengakui secara jujur kemampuan fiskal negara dan tidak terus memaksakan realisasi program-program ambisius, terutama MBG dan KMP, sembari tidak menambah beban fiskal ke pundak masyarakat.

Berpotensi Melebar

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, memperingatkan potensi defisit APBN melebar melampaui batas yang ditetapkan akan dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Setiap kenaikan 1 dollar AS per barel berpotensi terjadi pembengkakan sebesar 6,8 triliun rupiah. Setiap rupiah melemah 100 rupiah per dollar AS, maka defisit berpotensi membengkak 800 miliar rupiah,” kata Esther.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko fiskal secara berantai. Jika defisit melebar, kekurangan dana akan ditutup melalui pembiayaan, mayoritas dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang luar negeri. Hal itu menambah beban cicilan pokok dan bunga di masa depan.