Tiongkok Masukkan 20 Perusahaan Jepang ke Daftar Hitam Ekspor

BEIJING – Tiongkok menambahkan 20 entitas asal Jepang, termasuk sejumlah perusahaan besar, ke dalam daftar hitam kontrol ekspor pada Senin (29/6). Langkah tersebut bertujuan memblokir ekspor barang-barang dwiguna (dual-use goods) dan semakin memperuncing ketegangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara Beijing dan Tokyo.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan keputusan itu diambil demi menjaga keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional terkait non-proliferasi.

"Untuk tujuan menjaga keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional, termasuk non-proliferasi, telah diputuskan untuk memasukkan 20 entitas Jepang yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang ke dalam daftar kontrol ekspor," demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Hubungan kedua negara memburuk sejak November tahun lalu setelah Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, mengisyaratkan bahwa Tokyo dapat memberikan respons militer apabila Taiwan diserang. Taiwan merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri, namun diklaim Beijing sebagai bagian dari Tiongkok dan berulang kali ditegaskan akan direbut kembali, termasuk dengan penggunaan kekuatan jika dianggap perlu.

Pada Februari lalu, pemerintah Tiongkok juga memperketat tekanan terhadap Jepang dengan memberlakukan pembatasan ekspor kepada puluhan perusahaan yang dinilai terlibat dalam pengembangan kemampuan militer Tokyo.

Sebanyak 20 entitas yang masuk dalam daftar hitam terbaru mencakup sejumlah perusahaan teknologi dan anak usaha yang memasok komponen maupun dukungan teknis bagi industri pertahanan Jepang.

Di antara entitas tersebut terdapat Institut Nasional untuk Studi Pertahanan Jepang serta perusahaan teknologi pertahanan dan antariksa Mitsubishi Electric, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan resmi pemerintah Tiongkok.

Militerisme Baru

Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok menuduh Jepang terus meningkatkan kemampuan militernya.

"Jepang semakin menyimpang ke jalan yang salah dengan mengintensifkan dorongannya menuju 'militerisme baru'," kata juru bicara tersebut.

Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan kepentingan nasional.