Blok Afrika Paksa Madagaskar Patuhi Konstitusi Tanpa Ulur Waktu

LUSAKA - Para pemimpin Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), Senin (29/6), mendesak Pemerintah Madagaskar untuk tetap berkomitmen pada reformasi yang jelas, tepat waktu, dan transparan guna melindungi tatanan konstitusional dan tata kelola demokrasi.

Hal itu terjadi di tengah situasi politik yang rapuh di negara kepulauan Samudra Hindia tersebut, setelah mantan presiden Andry Rajoelina digulingkan pada Oktober 2025 dan terjadi protes dipimpin kaum muda terkait masalah air dan listrik hingga memanas.

Rajoelina digantikan oleh Michael Randrianirina, seorang kolonel angkatan darat yang telah dua kali mengaku selamat dari upaya pembunuhan.

Sebuah komunike pasca-KTT virtual para kepala negara dan pemerintahan SADC menyatakan blok regional tersebut mendesak reformasi yang pada akhirnya akan memulihkan tatanan konstitusional dan mengarah pada pemerintahan yang dipilih secara demokratis tanpa menunda kehendak rakyat Madagaskar.

"KTT tersebut menekankan perlunya dialog inklusif, rekonsiliasi, dan konsultasi nasional selama masa transisi dan menyerukan pembebasan tahanan politik, penghentian penangkapan sewenang-wenang terhadap para pemimpin oposisi dan anggota Generasi Z, serta kembalinya para pengungsi politik ke negara tersebut," demikian bunyi komunike tersebut.

Dengan dipimpin Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, KTT tersebut memperluas mandat panel tetua blok tersebut ke Madagaskar, yang terdiri atas para pemimpin termasuk mantan presiden Malawi Joyce Banda, guna mencakup rekonsiliasi, reformasi pemilu, dan persiapan referendum serta pemilihan umum.

KTT tersebut juga menyatakan keprihatinan tentang wabah Ebola di bagian timur Republik Demokratik Kongo dan menegaskan kembali solidaritas dengan rakyat Kongo. Ant