Upaya Gencatan Senjata AS–Iran yang Diketuai Pakistan Gagal

ISLAMABAD — Upaya gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dipimpin Pakistan mengalami kebuntuan. Teheran menolak mengirim pejabatnya ke Islamabad untuk pembicaraan dalam beberapa hari mendatang, dilansir dari NDTV, Sabtu (4/4).

Iran menegaskan bahwa tuntutan AS dianggap tidak dapat diterima, sehingga menutup kerangka negosiasi yang sedang berlangsung. Kegagalan mediasi Pakistan menimbulkan ketidakpastian diplomatik, memaksa negara-negara seperti Turki dan Mesir mencari lokasi alternatif untuk pembicaraan.

Qatar dan Istanbul muncul sebagai kandidat utama untuk menjadi tuan rumah upaya diplomatik baru. Tujuannya adalah menyelamatkan proses gencatan senjata yang tersisa.

Sebelumnya, AS dan Iran membahas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata yang dihubungkan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran.

Presiden Donald Trump dikabarkan berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, melalui panggilan telepon. Dalam pembicaraan tersebut, Trump menyatakan bahwa presiden Iran menginginkan gencatan senjata. Namun, Trump menegaskan bahwa gencatan hanya akan terjadi jika Selat Hormuz terbuka sepenuhnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump, menyebutnya salah dan tidak berdasar. Pakistan sebelumnya menjadi mediator utama dalam upaya diplomatik awal. Namun, Iran secara resmi menolak tawaran mediasi yang diajukan karena menganggap permintaan Amerika Serikat terlalu menekan pihaknya. Jalan buntu ini mengancam stabilitas diplomasi regional.

Gencatan senjata dianggap penting untuk keamanan Teluk dan Selat Hormuz, yang berdampak pada pengiriman minyak global. Upaya mediasi sebelumnya sempat menunjukkan tanda kemajuan, tetapi perbedaan tuntutan membuat negosiasi berhenti.

Kini, negara-negara seperti Turki, Mesir, dan Qatar mencoba mengambil peran lebih aktif untuk menciptakan forum yang lebih netral bagi kedua pihak. Situasi ini menjadi sorotan global karena dampaknya terhadap perdagangan internasional dan keamanan regional. ils/I-1