Wamentan: Indonesia Tak Boleh Lagi Bergantung pada Impor Pangan, Produksi Dalam Negeri Digenjot

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Indonesia berkomitmen mengurangi hingga menghentikan ketergantungan terhadap impor pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.

Menurut Sudaryono, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, dan gula, serta secara bertahap mengurangi impor komoditas pangan lainnya agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh produksi petani dalam negeri.

"Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya," kata Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu (28/6).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI itu mengatakan penghentian impor sejumlah komoditas merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera," ujarnya.

Menurut dia, HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus memastikan kesejahteraan petani meningkat seiring terwujudnya swasembada pangan nasional.

"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya," tegasnya.

Sudaryono memastikan pemerintah akan terus mendukung peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan pupuk, peningkatan produktivitas, serta menjaga agar harga hasil panen tetap menguntungkan bagi petani.

"Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," katanya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini, sejumlah komoditas telah mencapai swasembada bahkan surplus, antara lain beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Menurut Sudaryono, kemandirian pangan hanya dapat tercapai apabila petani memperoleh perlindungan, kepastian usaha, serta harga hasil panen yang menguntungkan.

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga memberikan perhatian khusus kepada petani kelapa sawit di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi," tegasnya.

Selain itu, ia membuka ruang komunikasi langsung dengan petani agar berbagai persoalan di lapangan, seperti irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya, dapat segera ditindaklanjuti.

"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," ujarnya.

Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, dan seluruh pelaku pertanian akan mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan.

"Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh," katanya.

Kedaulatan Bangsa

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan swasembada pangan merupakan agenda strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kedaulatan, ketahanan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat.

"Bangsa ini memiliki sumber daya, lahan, petani, teknologi, dan kemampuan untuk mewujudkan swasembada pangan," kata Ahmad Yohan.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimistis dan bersatu mengawal agenda swasembada pangan yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, tantangan seperti perubahan iklim, gejolak ekonomi global, hingga dinamika pangan dunia tidak boleh melemahkan keyakinan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

"Tantangan pasti ada, termasuk perubahan iklim dan El Nino, tetapi faktanya kita mampu menghadapinya dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah bersama petani di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ahmad Yohan menilai kemampuan memproduksi pangan sendiri menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya dukungan seluruh elemen bangsa terhadap upaya mewujudkan kemandirian pangan.

"Ketika bangsa ini sedang bergerak menuju swasembada, yang dibutuhkan adalah dukungan, pengawasan, dan kritik yang konstruktif, bukan pesimisme yang tidak berdasar," katanya.