Pemadaman Listrik Berulang Ancam UMKM

Ketergantungan UMKM terhadap pasokan listrik untuk proses produksi, penyimpanan produk, hingga layanan pelanggan berdampak pada pendapatan.

Surabaya – Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang di sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan masih lemahnya keandalan infrastruktur energi nasional. Kalangan pelaku usaha mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh agar pemadaman tidak terus berulang dan menghambat aktivitas ekonomi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya, M. Ali Affandi mengatakan pemadaman listrik selama dua pekan terakhir telah memberikan dampak besar bagi dunia usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

"Kami menyoroti dampak gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya pelaku UMKM, usaha rumahan, industri kecil dan menengah, serta sektor perdagangan dan jasa," kata Ali Affandi sebagaimana diberitakan Antara di Surabaya, Senin (22/6).

Menurut dia, gangguan listrik tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Banyak UMKM kehilangan pendapatan akibat terhentinya produksi, rusaknya bahan baku, hingga terganggunya layanan kepada konsumen.

Ia mencontohkan pelaku usaha frozen food, laundry, katering, bakery, penjual minuman dingin, bengkel, hingga usaha berbasis digital yang mengalami kerugian saat listrik padam selama berjam-jam tanpa pemberitahuan yang memadai.

"Karena itu gangguan pasokan listrik harus dilihat sebagai persoalan ekonomi masyarakat, bukan semata persoalan teknis jaringan," ujarnya.

Ali Affandi menilai pemerintah perlu memastikan keandalan sistem kelistrikan seiring meningkatnya kebutuhan energi di Jawa Timur yang terus berkembang sebagai kawasan industri, logistik, perdagangan, dan investasi. Tanpa penguatan infrastruktur yang memadai, gangguan pasokan listrik berpotensi menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, KADIN Surabaya meminta PLN lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman. Menurutnya, banyak pemadaman di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik terjadi secara mendadak dengan durasi dua hingga lima jam tanpa pemberitahuan yang cukup kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Kami berharap ada penyampaian informasi dan jadwal pemadaman secara lebih awal, rinci, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha," katanya.

KADIN juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga mekanisme mitigasi gangguan. Di saat yang sama, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan energi alternatif dan energi terbarukan guna mengurangi risiko gangguan pasokan listrik di masa depan.

Evaluasi Serius

Sorotan serupa disampaikan Ketua DPR, Puan Maharani. Ia meminta PLN menjelaskan secara transparan penyebab pemadaman bergilir yang terjadi di Pulau Jawa serta melakukan mitigasi terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan.

"Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak," kata Puan.

Menurut dia, pemadaman listrik yang berlangsung berulang dan berdurasi panjang menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap ketahanan infrastruktur energi nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.

"Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan," ujarnya.

Puan menegaskan peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor energi dan meningkatkan keandalan pasokan listrik nasional.