Dampak Hilirisasi Mineral bagi Pekerja Lokal Minim
Senin, 22 Jun 2026, 00:00 WIBPenurunan jumlah lapangan kerja di daerah hilirisasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ekspansi industri pengolahan dengan penyerapan tenaga kerja lokal, yang mengindikasikan pertumbuhan sektor tersebut belum sepenuhnya bersifat inklusif dan padat karya.
JAKARTA â Hilirisasi mineral kritis yang terus berkembang di berbagai daerah menunjukkan peningkatan investasi dan kapasitas industri pengolahan, namun belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Ketimpangan keterampilan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat daerah.
Kajian Indef Green Transition Initiative (GTI) 2026 menemukan upah pekerja di sektor hilirisasi naik, tetapi kualitas lapangan kerja belum membaik. Dalam kajian itu, pemerintah daerah (pemda) dan pelaku industri diminta memastikan bahwa manfaat hilirisasi benar-benar mengalir ke masyarakat sekitar.
Mengacu pada kajian GTI, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menerangkan, di tingkat pusat, hilirisasi upah pekerja naik sekitar 10,3 persen dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meningkat 2,4 persen. Di sisi lain, jumlah lapangan kerja di daerah hilirisasi justru turun 0,9 persen.
Dia menambahkan kualitas pekerjaan juga nyaris tak berubah. Indikasinya, proporsi pekerja terdidik dan pekerja dengan kontrak tetap hanya naik 0,5 persen.
âUpah pekerja naik seiring beroperasinya smelter, tetapi lapangan kerja baru tak kunjung tumbuh di daerah. Kepesertaan jaminan sosial dan upah boleh terdongkrak, tetapi jumlah pekerjaan dengan kontrak tetap dan terdidik masih tertinggal,â ujarnya dalam Seri Dialog Mineral Kritis #1 bertajuk Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta, Rabu (17/7).
Esther menekankan kawasan industri yang selama ini beroperasi tertutup dan minim keterkaitan dengan ekonomi sekitar perlu diubah menjadi kawasan terbuka dan terhubung. Beberapa langkah yang bisa dilakukan ialah menaikkan target pengadaan lokal secara bertahap, mendampingi UMKM agar mampu memasok perusahaan besar, serta melibatkan lebih banyak pekerja dari daerah sekitar.
Perpanjangan fasilitas kawasan pun sebaiknya dinilai dari seberapa kuat kaitannya dengan ekonomi setempat.âKeberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang diolah, tetapi seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,â kata Esther.
Siapkan SDM
Di lapangan, sejumlah daerah sudah mulai menambal celah tersebut. Bupati Bulungan Kalimantan Utara, Syarwani menyiapkan warganya menyambut Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang mulai dibangun pada 2021. Kawasan ini ditaksir menyerap sekitar 60.000â100.000 pekerja, sehingga dibutuhkan tenaga lokal siap pakai.
PT CNGR Indonesia membangun ekosistem industri material baterai yang terintegrasi hingga tahap produksi precursor dengan pendekatan berkelanjutan. Menyadari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) metalurgi di Indonesia, perusahaan sejak 2023 menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan talenta lokal dan transfer pengetahuan
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menekankan pentingnya memastikan ekonomi daerah tetap berkelanjutan meski aktivitas smelter dan tambang berhenti beroperasi, mengingat mineral kritis merupakan sumber daya tidak terbarukan. Dia menyoroti masih lemahnya keterkaitan industri hilirisasi dengan ekonomi lokal, terlihat dari rendahnya keterlibatan UMKM di kawasan seperti Morowali dan Morowali Utara.
Faisal mendorong penguatan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas UMKM, serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berorientasi jangka panjang agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan berkelanjutan setelah industri ekstraktif berakhir. âSelama ini program sering berhenti pada menggugurkan kewajiban, seperti membangun rumah sakit atau puskesmas. Ke depan, yang perlu kita pikirkan adalah keberlanjutannya: apa yang harus dilakukan kepada masyarakat setelah smelter dan tambang tidak lagi beroperasi,â ujarnya.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
PN Batam Sebut Vonis Perkara ABK Bawa Sabu 2 Ton Ditargetkan Pekan Depan
-
Bandung Zoo Disegel Pemkot Usai Izin Lembaga Konservasi Dicabut Kemenhut
-
Film Biopik Michael Jackson Debut di Puncak Box Office Amerika Utara
-
Syahbandar Antisipasi Pemudik tak Kebagian Tiket di Pelabuhan Sampit
-
960 Gempa Susulan Terjadi Pascagempa Utama Magnitudo 7,6 di Ternate
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.