Transformasi Digital Berbasis AI Butuh Fondasi Keamanan Data yang Lebih Kuat

JAKARTA — Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin masif telah membawa perubahan besar dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Teknologi AI kini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, mulai dari layanan publik, bisnis, hingga aktivitas sehari-hari. Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan, muncul tantangan baru terkait keamanan data dan perlindungan identitas digital.

Di tengah percepatan transformasi digital, perlindungan data tidak lagi hanya berbicara mengenai upaya mencegah kebocoran informasi. Aspek yang semakin penting adalah memastikan data pribadi tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Karena itu, penerapan sistem autentikasi yang kuat menjadi salah satu kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam ajang Garuda AI Impact Summit 2026. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa perkembangan AI membawa tantangan yang lebih kompleks bagi masyarakat. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga mencakup literasi digital, kepercayaan publik, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab.

Menurut Nezar, kesenjangan digital di masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki akses terhadap teknologi dan siapa yang tidak. Perbedaan akan semakin terlihat antara kelompok yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dengan mereka yang tertinggal dalam proses transformasi digital.

Sementara itu, Founder dan Group CEO Vida, Niki Luhur, dalam sesi panel bertajuk AI for Digital Public Services menilai bahwa keberhasilan implementasi AI sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi tersebut.

Menurut Niki, keamanan dan kenyamanan dalam layanan digital bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Dengan rancangan sistem dan arsitektur teknologi yang tepat, keduanya dapat berjalan secara bersamaan.

“Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan,” ujar Niki.

Ia menjelaskan bahwa perlindungan data perlu dipandang sebagai bagian dari desain awal sistem digital, bukan sekadar solusi setelah terjadi insiden keamanan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan teknologi kriptografi untuk memastikan data tetap terlindungi dan tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Niki mengibaratkan praktik tersebut dengan cara kerja serangan ransomware, ketika pelaku kejahatan siber menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi data korban sehingga tidak dapat diakses. Menurutnya, prinsip serupa perlu diterapkan dari sisi perlindungan agar data sudah terkunci sejak awal dan hanya dapat digunakan oleh pihak yang memiliki otorisasi.

“Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya,” jelasnya.

Setelah sistem perlindungan data diterapkan, langkah berikutnya adalah memastikan akses terhadap informasi hanya diberikan kepada pihak yang tepat. Karena itu, autentikasi menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan ekosistem digital.

Menurut Niki, sistem autentikasi yang ideal harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang berhak mengakses data, siapa yang memiliki izin untuk membuka akses, serta bagaimana seluruh aktivitas penggunaan data dapat dipantau dan dilacak.

Dengan mekanisme tersebut, keamanan data tidak hanya bergantung pada perlindungan teknis, tetapi juga pada kepastian bahwa setiap akses dilakukan oleh pihak yang benar-benar memiliki kewenangan.

Urgensi penguatan autentikasi semakin besar seiring meningkatnya ancaman kejahatan digital berbasis AI. Berbagai kasus pelanggaran keamanan siber global menunjukkan bahwa kelemahan autentikasi masih menjadi salah satu faktor utama terjadinya insiden kebocoran data.

Autentikasi dapat dilakukan melalui beberapa metode, mulai dari informasi yang hanya diketahui pengguna (what you know), identitas biometrik seperti wajah atau sidik jari (who you are), hingga perangkat yang dimiliki pengguna (what you have).

Pendekatan berlapis tersebut menjadi semakin penting karena data pribadi yang telah bocor tidak lagi cukup menjadi alat pembuktian identitas. Penjahat siber kini dapat memanfaatkan AI untuk mengembangkan modus penipuan yang lebih kompleks, tidak hanya melalui manipulasi wajah dan suara, tetapi juga dengan meniru pola perilaku, perangkat, maupun jaringan yang digunakan korban.

Dalam kesempatan tersebut, Niki juga mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam membangun fondasi ekosistem identitas digital nasional. Menurutnya, Indonesia telah memiliki standar verifikasi identitas yang mengacu pada praktik global dan terus diperkuat melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ia optimistis AI dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keamanan digital nasional apabila didukung oleh implementasi yang tepat.

“Saya optimis AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah ada, standarnya sudah ada, dan regulasinya terus berkembang. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan implementasi,” jelas Niki.

Dengan semakin luasnya pemanfaatan AI, penguatan identitas digital dan autentikasi menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat menikmati manfaat transformasi teknologi tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan.