Wali Kota Bandung Kaji Skema Lumbung Pangan

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata. Meski hingga saat ini Kota Bandung belum memiliki lumbung pangan sendiri,

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat masih dalam kondisi aman berkat dukungan sistem distribusi yang telah berjalan selama ini.

Wali Kota Farhan mengungkapkan, Kota Bandung merupakan daerah yang tidak memiliki kawasan pertanian luas sehingga hampir seluruh kebutuhan pangannya dipasok dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, keberadaan jaringan distribusi menjadi faktor paling penting dalam menjaga stabilitas pasokan maupun harga bahan pokok.

"Kota Bandung memang belum punya lumbung pangan. Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, ditambah Bulog serta pasar-pasar besar lainnya," kata Wali Kota Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (18/6) lalu.

Menurut dia, dua pasar induk tersebut menjadi pintu utama masuknya komoditas pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.

Berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, daging hingga bahan pangan lainnya didistribusikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2,5 juta penduduk Kota Bandung, ditambah jutaan wisatawan yang datang setiap tahunnya.

Selain dua pasar induk tersebut, distribusi pangan juga diperkuat oleh sejumlah pasar besar yang memiliki spesialisasi komoditas.

Pasar Ciroyom, contoh Wali Kota Farhan, menjadi pusat distribusi daging segar dan ikan, sedangkan Pasar Andir, Kosambi, Sederhana hingga Pasar Baru berfungsi sebagai pasar sekunder yang memasok kebutuhan sayuran dan komoditas lainnya.

Wali Kota Farhan menjelaskan, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan Kota Bandung. Sekitar 30 persen kebutuhan beras, minyak goreng, gula pasir, dan terigu dipenuhi melalui distribusi Bulog. Sisanya dipenuhi melalui mekanisme pasar yang selama ini berjalan cukup baik.

Menurut dia, selama distribusi berlangsung lancar, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan. Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung mulai memikirkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Salah satu opsi yang sedang dikaji ialah membangun skema kerja sama dengan daerah penghasil pangan melalui penyewaan lahan produksi, sebagaimana telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wali Kota Farhan menjelaskan, Jakarta memiliki kontrak jangka panjang dengan sejumlah daerah penghasil komoditas tertentu. Beras dipasok dari Kabupaten Subang, sedangkan kebutuhan daging sapi dipenuhi melalui kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Namun, menurut dia, konsep tersebut belum tentu dapat langsung diterapkan di Kota Bandung tanpa kajian yang matang.

"Pertanyaannya sekarang, Bandung membutuhkan komoditas apa yang benar-benar harus diamankan? Jangan sampai kita sudah mengontrak lahan dengan biaya besar, ternyata kebutuhan itu masih bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar," ujar dia.

Karena itu, Pemkot Bandung memilih melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan. Analisis dilakukan terhadap jenis komoditas, volume kebutuhan masyarakat, efektivitas distribusi, hingga efisiensi anggaran apabila kerja sama tersebut benar-benar direalisasikan.