Badan Karantina dan Kemendes Perkuat Literasi Desa Dukung Pengembangan 5.000 Desa Ekspor

JAKARTA - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi ekspor produk dan komoditas desa mendukung pengembangan 5.000 Desa Ekspor.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan kerja sama tersebut juga dilakukan melalui pendampingan, dan penguatan kualitas produk desa.

“Desa Ekspor itu targetnya ada 5.000 Desa Ekspor paling tidak di 2029. Sekarang baru ada 338 Desa Ekspor dengan nilai transaksi hampir Rp1 triliun,” kata Yandri usai penandatanganan nota kesepahaman antara Barantin dan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut dia, produk desa perlu memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari keamanan produk, sertifikasi, hingga standar yang ditetapkan negara tujuan agar dapat dipasarkan secara lebih luas.

Yandri mengatakan saat ini produk desa telah menembus 59 negara tujuan ekspor melalui berbagai komoditas, antara lain kopi, gula aren, ikan koi emas, minyak kemiri, kendang jembe, dan produk unggulan desa lainnya.

Ia menambahkan salah satu fokus kerja sama dengan Barantin adalah peningkatan literasi bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat agar memahami ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengembangan produk desa.

"Produk-produk desa harus aman, tidak menjadi kita lengah atau menggampangkan persoalan sertifikat, kemudian parameter-parameter yang membuat produk itu bisa laku, bisa aman, dan bisa diterima ke negara tujuan," ujarnya.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya mendorong percepatan perdagangan dan ekspor komoditas berbasis desa.

Menurut dia, desa perlu dilibatkan sebagai subjek pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi besar melalui berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan.

“Pertumbuhan ekonomi itu, mau bicara pertumbuhan ekonomi, menurut saya orang agak banyak yang keliru kalau tidak melibatkan desa sebagai subjek pertumbuhan ekonomi,” ujar Karding.

Indonesia memiliki sekitar 75.000 desa dan sekitar 64.000 badan usaha milik desa (BUMDes), serta puluhan ribu koperasi desa yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Karding menilai target pembentukan 5.000 Desa Ekspor akan sulit tercapai tanpa pendampingan dan edukasi kepada desa-desa yang memiliki potensi komoditas unggulan.

Karena itu, Barantin dan Kemendes PDT akan menyiapkan desa binaan sebagai pilot project untuk memperkuat kapasitas desa dalam memenuhi standar perdagangan dan ekspor.

Namun, nama dan jumlah lokasi desa yang akan menjadi pilot project belum disebutkan dan masih dikaji oleh Kemendes PDT bersama Barantin.

Kedua pihak akan menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang ditargetkan ditandatangani dalam waktu kurang dari satu bulan.

Menurut Mendes, penandatanganan PKS direncanakan dilakukan langsung di desa yang nantinya ditetapkan sebagai lokasi pilot project.

“Kemungkinan salah satu kabupaten di Jawa Barat salah satunya. Nanti tepatnya di mana, kami sampaikan nanti pada saatnya,” ungkap Yandri.